“Namun ironisnya, kontestasi itu sering dimaknai sebagai pertarungan hingga akhir periode kepemimpinan pemimpin yang terpilih. Ada ‘babak tambahan’. Itu yang salah, karena sesungguhnya kontestasi itu cukup pada saat tahapan pemilu untuk mengantarkan seseorang menjadi pemimpin,” kata Ketua PW Al Washliyah Sumatera Utara, Dr Dedi Iskandar Batubara saat berbicara pada diskusi Bincang Bintang Seri #1 dengan tema “Selepas Pilkada Lantas Bagaimana?” yang digelar oleh Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti, Medan, Selasa (30/7) malam.
Anggota DPD RI asal Sumatera Utara ini menjelaskan, untuk saat ini sebaiknya semua pihak harus disadarkan bahwa rekonsiliasi menjadi hal utama yang harus dilakukan setelah berakhirnya kontestasi politik seperti pemilu. Masing-masing pihak harus kembali pada posisinya sembari mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah yang lahir dari pilkada.
“Saya kira demokrasi yang sehat begitu. Ada rekonsiliasi, pemimpin terpilih agar melanjutkan program pembangunan. Itu yang harus dilakukan,” ujarnya.
Sayangnya, kondisi politik yang ideal seperti ini menurut Dedi Iskandar hanya bisa diterapkan jika seluruh stakeholder yang terlibat benar-benar sudah menjalankan prinsip demokrasi dengan baik. Hal itu menurutnya belum terjadi pada arena pemilu 2024 dan pilkada 2024, dimana masyarakat masih hanya dilibatkan pada saat memberi suara pada kotak tempat pemungutan suara. Mereka belum sepenuhnya dilibatkan untuk menentukan siapa sosok yang maju bertarung pada kontestasi pilkada itu sendiri.
“Nah, jadi keterlibatan masyarakat itu hanya disuruh memilih calon kepala daerah. Sementara suara mereka tidak menjadi variabel penting bagi elit politik dalam mengusung calon,” sebutnya.
Kondisi ini menurut Dedi Iskandar membuat demokrasi menjadi belum sepenuhnya tercipta dengan baik. Karena faktanya, hanya calon yang diinginkan oleh para elit politiklah yang harus dipilih masyarakat.
“Mau tidak mau itu yang akan kita pilih, kalau mau maju dari calon perseorangan kan regulasinya sangat berat dan hampir sulit diwujudkan. Saya kira, kedepan regulasi ini yang harus ditinjau ulang. Kalau untuk sekarang, ya kita nikmati ajalah dulu menu yang ada,” pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
.jpg)
Kontestasi pada perhelatan pemilu menjadi hal yang tidak terhindarkan berkaitan dengan agenda politik lima tahunan seperti pemilu. Akan tetapi, sebaiknya kontestasi ini seharusnya dimaknai sebagai arena resmi untuk melegitimasi suara publik mengenai siapa yang mereka inginkan menjadi pemimpin. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: