Pimpinan DPRD Sumut Sepakati Harun Mustafa Nasution Gantikan Sementara Posisi Baskami Ginting

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jonris-purba-1'>JONRIS PURBA</a>

LAPORAN: JONRIS PURBA

Rabu, 28 Februari 2024, 20:54 WIB

Pimpinan DPRD Sumut Sepakati Harun Mustafa Nasution Gantikan Sementara Posisi Baskami Ginting

Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution/RMOLSumut

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Harun Mustafa Nasution mendapat amanah untuk sementara waktu menggantikan sementara posisi Almarhum Baskami Ginting dalam kapasitas jabatan mengatasnamakan Ketua DPRD Sumatera Utara. Amanah ini menjadi kesepakatan para unsur pimpinan DPRD Sumut untuk mempermudah berbagai urusan yang menyangkut legalitas administrasi di DPRD Sumatera Utara.

"Tadi kita sementara atas kesepakatan bersama, karena mungkin memang waktunya sedikit, saya ditunjuk sebagai atas nama pimpinan DPRD," kata Harun Mustafa Nasution seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (28/2)

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebut, kesepakatan ini bertujuan memudahkan pekerjaan di legislatif Sumut, baik secara administrasi maupun program-program kegiatan lainnya.

"Agak repot (kalau secara bergantian). Tanggungjawab itu jika belum selesai ditanggungjawabi yang satu, uda ditanggungjawabi yang lain, pasti ada ketertinggalan. Jadi tadi tiga dari empat (wakil ketua), dua orang mengamanatkan ke saya. Karena Pak Rahmansyah Sibarani masih berada di dapil (Sibolga)," terangnya.

Amanah atas nama pimpinan DPRD Sumut yang diterima Harun Mustafa ini, akan berlangsung hingga diputuskannya nama oleh DPP PDI Perjuangan, untuk menggantikan posisi jabatan Almarhum Baskami Ginting.

"Jadi (amanah) ini sekali lagi atas nama (pimpinan dewan). Sembari kita menunggu dari DPP PDI-P yang belum turun sampai sekarang," pungkasnya.

Sekaitan hal ini, Sekretariat DPRD Sumut sebelumnya telah berkirim surat kepada Fraksi PDIP DPRD Sumut, DPP PDIP, dan Menteri Dalam Negeri atas sosok pengganti Almarhum Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut.

Koordinasi ini sebagai langkah untuk memudahkan pihak Setwan DPRD Sumut memproses pergantian antar waktu (PAW) ketua dewan yang menjadi 'jatah' dari PDIP, baik ke Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemilihan Umum.