PDIP Kecewa Bansos untuk Kepentingan Elektoral Paslon Tertentu!

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima menyatakan, bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos)  berdasarkan data kemiskinan, kini disalurkan menurut  tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

“Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk mengunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” kata Aria dalam keterangannya, Minggu (4/2).

Politikus PDIP ini mengatakan, berdasarkan informasi Mensos Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos. Ia juga mengaku tidak rela pembagian bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

"Data validasi bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin  diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos, pada  bulan Januari dan Februari 2024," kata Aria.

Aria juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah. Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp8 juta per 1 hektare lahan pertanian. Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp122 juta, Rp180 juta, hingga Rp200 juta.

Khusus di Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang. Ironisnya, penerima BLT Puso hanya  petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

“Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan. Bansos  memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi  sesuai kebutuhan rakyat,” pungkas Aria.