Mahfud Bakal Buka-bukaan Kasus Wadas, Pemerintah Harap Waspada

Menko Polhukam itu komitmen akan menjelaskan secara detail tentang kasus tersebut apabila ditanayakan oleh para pesaingnya.

Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Profesor Agus Hermanto menegaskan, Mahfud sangat menguasai dasar hukum dan regulasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. PSN ini erat kaitannya dengan kasus Wadas.

“Pasti dikuasai Prof Mahfud. Beliau profesional di bidang hukum. Bendungan itu dibangun untuk mengairi persawahan. Ini menyangkut penguasaan tanah bagi kepentingan nasional,” tegas Agus dalam keterangannya, Minggu (21/1)

Kasus Wadas kembali menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan Pilpres 2024, setelah Gubernur Jawa Tengah dua periode, tahun 2013-2018 dan 2018-2018, Ganjar Pranowo maju sebagai Calon Presiden (Capres) berpasangan dengan Mahfud.

Kasus Wadas juga bersinggungan dengan tema debat keempat Pilpres 2024 yaitu Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.

Sekadar informasi, pembangunan bendungan atau Waduk Bener adalah program pemerintah pusat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15 ribu hektare, pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Pembangunan Bendungan Bener, pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013.

Warga Desa Wadas sempat menolak rencana  pembangunan pertambangan batu Andesit dan Bendungan Bener. Warga merasa ada intimidasi aparat Kepolisian usai menyatakan penolakan penambangan batu Andesit karena dianggap akan merusak lingkungan.

Akibatnya, berbagai elemen masyarakat menyatakan mendukung warga Wadas dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik tersebut.