Menurut Hanif, kondisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan rezim penguasa-pengusaha (oligarki) yang mendukung lahirnya Nepo Baby (bayi nepotisme).
“Negeri yang dipimpin dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sudah bermutasi menjadi dari rakyat jadi penguasa dan untuk kepentingan dinasti oligarki. Tidaklah heran," kata Hanif dalam konferesni pers kepada media di Jakarta, Kamis (29/12).
“Kepentingan rakyat saat ini tidaklah menjadi fokus utama bagi penguasa negeri ini. Rezim yang berkuasa dan kroni-kroninya lebih mengutamakan langgengnya kekuasaan mereka dibandingkan mengurus rakyat miskin dan pengangguran yang semakin meningkat,” tambahnya.
Hanif mencontohkan, keberlangsungan investasi di IKN dan berbagai proyek strategis nasional (PSN) saat ini seperti berada di pinggir jurang.
Hal tersebut sewaktu-waktu bisa terjun bebas dan dikhawatirkan akan membebani APBN dan kekurangan negara nantinya.
Lanjut dia, masalah pembebasan lahan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah dan rakyat.
“Pemerintah harus hadir, bukan jadi penonton di pinggir lapangan atau malah membuat aturan baru yang bisa merampas hak-hak rakyat,” imbuhnya.
Hanif mengungkit Proyek Eco City Rempang yang dikatakan akan menggiring investasi senilai Rp175 triliun. Namun proyek itu mengabaikan hak-hak dasar masyarakat Pulau Rempang yang sudah hidup dan mendiami daerah tersebut puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah tinggal sejak republik Indonesia ini belum merdeka.
“Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, bahkan sekelas investor abal-abal seperti Xin Yi ini, Bahlil bisa mengusir rakyat Pulau Rempang pindah dari tanah kelahiran mereka,” ungkapnya.
Masih kata Hanif, kekuasaan yang berlebihan dari rezim Jokowi dan kroni-kroninya ini memperlihatkan bahwa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sudah merajalela di negeri ini.
"Rakyat dipertontonkan kebobrokan rezim berkuasa pada menit-menit terakhir masa pemerintahan Jokowi ini. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tidak menjadi alat pandu dalam menjalankan roda pemerintahan Jokowi,” pungkas Hanif.
Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Hanif Sutrisna menyebut Vox Populi, Vox Dei "suara rakyat adalah suara Tuhan” sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan bernegara belakangan ini. 
BERITA TERKAIT: