Mendagri: APIP Kunci Utama Pencegahan Korupsi di Kementerian/Lembaga

Di antaranya kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan anggaran. Sebab kata Tito, APIP menjadi tumpuan terbesar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"APIP menjadi kunci sebagai komponen utama dalam pencegahan korupsi di semua kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah," kata Tito dalam dalam webinar bertajuk "Penguatan APIP Melalui Pemenuhan Kebutuhan SDM" di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (13/9).
 
"Karena peran pengawasan intern APIP pada inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai dengan melakukan fungsi pengawasan di seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.

Untuk capaian aspek SDM, kata Tito, telah dipetakan kesenjangan antara jumlah SDM APIP yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, jumlah kebutuhan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebagai tenaga APIP untuk seluruh provinsi/kabupaten/kota sebanyak 19.023 orang.

"Pemenuhan kebutuhan itu akan diserap dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) yang memiliki rata-rata penghasil lulusan masing-masing sebanyak 1.600 dan 1.400 orang, dengan asumsi seluruh lulusan diserap untuk memenuhi kebutuhan PPUPD selama tujuh tahun," jelas mantan Kapolri tersebut.

"IPDN dan PKN STAN diharapkan memiliki terobosan untuk dapat memproduksi lulusan dalam jumlah lebih banyak dari yang dihasilkan saat ini. Sehingga dalam jangka pendek kiranya dua hingga tiga tahun seluruh kebutuhan PPUPD dapat terpenuhi," pungkas Tito.