Menurut Hasto, PDIP memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.
“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).
Food Estate Tanggung Jawab PrabowoPada 9 Juli 2020, Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab atau pemberi komando pembangunan food estate seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Prabowo ditunjuk lantaran food estate berkaitan dengan cadangan strategis pangan.
"Leading sector-nya ini nanti karena menyangkut cadangan strategis pangan maka akan diberikan ke Pak Menteri Pertahanan," ungkap Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah kala itu.
Pembangunan ini juga akan dimonitor oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Kemudian, pemerintah setempat seperti, gubernur hingga bupati akan ikut memantau pembangunan tersebut.
Adapun pada Minggu (13/8), Prabowo Subianto mendapat dukungan tambahan dari Partai Golkar dan PAN untuk Pilpres 2024 mendatang. Total Prabowo yang sudah lebih dulu didukung PKB dan Gerindra mendapat dukungan 4 partai parlemen.
Sementara PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo hanya mendapat dukungan satu partai parlemen, yaitu PPP.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah mulai disenggol PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut proyek ini sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. 
BERITA TERKAIT: