Pemerintah Komitmen Jaga Ketersediaan Energi Nasional Berkelanjutan

Airlangga mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Indonesia “Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050” sebagai wujud komitmen terhadap Paris Agreement.

“Melalui enhanced NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sektor energi sebesar 358 juta ton CO2e pada tahun 2030 melalui penerapan efisiensi energi, peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan teknologi energi bersih untuk pembangkit listrik, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan reklamasi pasca tambang,” kata Menko Airlangga.

Indonesia menetapkan target pengurangan ketergantungan energi fosil hingga 23 persen EBT pada tahun 2025 dan 31 persen di tahun 2050. Komitmen Indonesia menuju net zero emissions tahun 2060 juga bagian dari transformasi dalam upaya menjadi negara maju di tahun 2045.

Upaya ini meliputi diversifikasi ekonomi dari konsentrasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang didorong oleh pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif pada berbagai rantai nilai energi bersih.

Pada 16 Juni 2023, pemerintah telah menerbitkan PP 33/2023 tentang Konservasi Energi yang mengatur penggunaan energi secara hemat, rasional, dan bijaksana guna memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa depan, serta mengatur berbagai program dan mekanisme untuk mendorong implementasi konservasi energi di berbagai sektor.

Dengan regulasi ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan aktif menjaga ketersediaan energi nasional berkelanjutan.

"Kami berharap pelaksanaan konservasi energi seperti manajemen energi, standar kinerja energi dan label tanda hemat energi, pembiayaan, pengembangan usaha jasa, peningkatan kesadaran dan kapasitas SDM, serta kerja sama dan riset inovasi konservasi energi dapat berjalan dengan optimal,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.