Saiful Mujani: Tak Mengakui Kekalahan Pilpres Merusak Demokrasi

Kerusuhan bermula dari adanya aksi menolak hasil rekapitulasi pemilu 2019 dari KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin. Titik pusat massa kala itu berada di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

“Hari ini, 22 Mei 2019, terjadi kerusuhan yang menelan banyak korban karena yang kalah Pilpres tidak mengakui kalah,” tulis Saiful Mujani di akun Twitter pribadinya, @saiful_mujani dikutip Selasa (23/5).

Saat itu, rival Jokowi-Maruf dalam kontestasi Pemilu 2019 adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berdasarkan penetapan KPU, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

“Kejadian ini menurunkan martabat kita sebagai bangsa beradab,” tegas Saiful lagi.

Pendiri Saiful Mujani Research and Center ini berharap kejadian tersebut tidak terulang di Pemilu 2024 mendatang.

“Jangan sampai terulang perbuatan yang merusak demokrasi kita ini,” tandasnya.

Kerusuhan akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat terjadi pada Rabu, 22 Mei 2019 silam. Bentrok antara massa dengan aparat keamanan sudah terjadi sejak Selasa 21 Mei 2019 pukul 23.00 WIB hingga Rabu 22 Mei 2019.

Ini merupakan peristiwa memilukan yang mencoreng demokrasi di Indonesia. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak hasil rekapitulasi pemilu 2019 dari KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin. Titik pusat massa berada di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut turut menelan korban jiwa, salah satunya adalah Muhammad Harun Al Rasyid. Bocah berusia 15 tahun itu ditemukan tewas tertembak di Jembatan Layang Slipi, Jakarta Barat pada Rabu 22 Mei 2019.

Dalam peristiwa itu, polisi mengamankan sekitar 300 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta pada 21-22 Mei. Polisi menyebut 300 orang ini berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.