Prioritaskan Kebutuhan Rakyat, Demokrat Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN

Terlebih, pemerintah memiliki data wilayah atau daerah mana yang masih tertinggal dalam hal sandang, pangan, papan dan harus segera dibantu.

Anggota Komisi I DPR RI dari Demokrat, Rizki Aulia Rahman menyampaikan hal itu saat penyampaian pendapat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

"Pemerintah terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based (berbasis hasil) dan memiliki mulltiplayer effect sehingga anggaran yang bersifat non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," kata Rizki.

Rizki melanjutkan, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menjadi prioritas. Sebab, pembangunan wilayah seluruh Indonesia yang belum merata.

Salah satu pembangunan yang penting dilakukan untuk menstabilkan satu harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

"Sebaiknya dapat difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas negara, kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil yang tinggal di desa-desa," kata Rizki.