Hal itu disampaikan anggota KPU RI, Idham Holik dalam diskusi bertajuk "Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Caleg 2024", yang digelar Bawaslu berkolaborasi dengan Koalisi Pewarta Pemilu (KPP), di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI ini menjelaskan, banjir sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalegan di Pemilu 2019, terjadi pasa tahun 2018, atau pada saat tahapan pencalegan berlangsung.
"Belajar dari pengalaman 2018 lalu, tepatnya pasca 20 September 2018, itu ada beberapa sengketa proses yang diajukan di Bawaslu dan dipenuhi (dinilai terbukti)," ujar Idham dalam paparannya.
Mantan anggota KPU Provinsi Jawa Barat ini menguraikan, imbas dari banjir sengketa yang terjadi membuat KPU harus mengubah Daftar Calon Tetap (DCT).
"Sehingga, KPU beberapa kali melakukan perubahan terhadap SK DCT (Surat Keputusan Daftar Calon Tetap). Total perubahan terhadap SK DCT pada Pemilu 2019 sebanyak enam kali, dan untuk DPD sebanyak empat kali," katanya.
Akan tetapi, Idham menegaskan bahwa sengketa proses pemilu tidak hanya diajukan parpol peserta pemilu ke Bawaslu. Akan tetapi, juga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Karena ada dua kanal pengajuan sengketa proses pemilu tersebut, Idham menyatakan bahwa KPU harus menganulir keputusannya dalam tahapan pencalegan.
"Artinya, perubahan ini akibat dari yang namanya sengketa proses yang tidak hanya terjadi di bawaslu tapi juga di PTUN," demikian Idham menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Banyaknya pengajuan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg), pernah dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Serentak 2019. 
BERITA TERKAIT: