Kenang Nuku Sulaiman, Rizal Ramli: Man Of Action yang Berani Lawan Rezim Otoriter!

Begitu kenang begawan ekonomi Dr Rizal Ramli yang menghadiri acara haul Nuku Sulaiman ke-20 yang digelar di Kantor Pusat ProDem, kawasan Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/2).

“Saya kenal Nuku secara dekat. Aktivis pro demokrasi, Yayasan Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (Pijar) yang keras, militan dan berani. ‘Man of Action’, pikiran diterjemahkan menjadi tindakan berani dan spektakuler,” kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

RR ingat betul, Nuku Sulaiman pernah ditangkap oleh polisi di zaman Orba karena kritis terhadap kebijakan Soeharto tahun 1992. Ketika memplesetkan akronim Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) oleh Nuku Sulaiman yakni Soeharto Dalang Segala Masalah Bangsa (SDSB).

Desember 1993, Nuku Soleiman divonis pengadilan 4 tahun hukuman penjara.

“Di penjara itulah Nuku menikah dengan Yayuk di Mapolsek Matraman saya jadi saksi perkawinan Nuku dan Yayuk. Mengharukan, yang diramaikan oleh banyak aktivis prodemokrasi dan Polisi,” ungkap RR.

Setelah menikah dan bebas dari penjara, lanjut RR, Nuku Sulaiman bukan malah melempem, dia tetap vokal dan semakin kritis serta gagah berani menjadi ujung tombak perubahan melawan rezim otoriter Orba. Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini, spirit Nuku Sulaiman sedianya terus dirawat dan diejawantahkan dalam konteks kekinian.

Oleh karena itu, RR yakin bakal ada waktunya ketika rezim sudah otoriter maka harus dihadapi dengan berani dan tanpa basa-basi.

“Kondisi hari ini, demokrasi dipreteli dan dibalikkan kembali menjadi semi-otoriter, negara hukum diubah menjadi negara kekuasaan, amburadul!” sesal RR.

Tak hanya itu, RR menyebut korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang terjadi dewasa ini justru lebih masif dan meluas dari pusat sampai daerah-daerah. Menurutnya, rezim saat ini lebih parah dari Orba.

“Nepotisme Jokowi lebih ganas dan brutal dibanding zaman Soeharto. Anak-anaknya tidak hanya menguasai banyak bisnis melalui mekanisme ‘dagang kekuasaan’ tapi juga menguasai jabatan-jabatan politik,” pungkasnya.