Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Dono Bustami menyampaikan, program tersebut melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Keuangan.
Dari pihak BPDPKS sendiri akan menyiapkan sarana dan prasarananya serta policy SNI untuk melegalisir produk terbaru buatan Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Keuangan optimis kelapa sawit dapat menyumbang devisa negara terbanyak setelah komoditas batubara.
“Itu yang kami dukung, kalau kita melihat industri sawit ke depannya masih positif dan menjanjikan. Hanya memang diperlukan kebijakan utamanya industri kelapa sawit bukan hanya untuk pangan saja, tapi sudah mulai dipikirkan untuk menjadi sumber energi,†tutur Dono Bustami dalam pemaparannya di ruang sidang Komisi IV, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Pihaknya optimis lantaran Indonesia didukung ladang kelapa sawit yang sangat luas untuk dapat dimanfaatkan sebagai
green diesel.
“Ini adalah berkah dari Allah SWT kita diberikan sawit begitu besar, dan masih bisa terus ditingkatkan,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: