Menurut PPP kubu Djan Faridz itu, setiap partai wajib mendukung pemerintahan yang sah. Apabila kalah dalam Pilpres bukan berarti mesti menjadi oposisi.
"Negara kita bukan kulturnya menjadi oposisi. Sudah seharusnya kita mendukung pemerintahan yang sah," ujar Ketua DPW PPP Jabar, Tatang Farhanul Hakim, kepada
RMOL Jabar, Sabtu, (8/7).
Selain itu, Rapimwil juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disepakati oleh forum dari seluruh DPC PPP kabupaten/kota.
Rapimwil yang bertema silaturahmi ini juga dihadiri oleh alim ulama se-Jawa Barat. PPP Jabar ingin kembali merangkul para ulama yang sejatinya berperan besar membuat PPP tegak berkibar di kancah politik nasional.
"Kami akan mengembalikan kekuatan dan kejayaan PPP yang berawal dari ulama," jelas Tatang.
Ada sembilan hasil rekomendasi Rapimwil PPP Jabar:
1. Sepakat mempertahankan PPP sebagai wadah perjuangan politik ummat yang berasaskan Islam.
2. Sepakat memperkuat eksistensi PPP kembali ke pangkuan ulama dan ummat.
3. Menyatakan tetap utuh, bersatu padu, solid dan istiqomah terhadap kepemimpinan ketua umum DPP PPP H. Djan Faridz dan hasil-hasil Muktamar ke VIII Jakarta.
4. Menyerukan kepada stakeholder dan pemegang kekuasaan baik eksekutif atau legislatif untuk mengabaikan upaya pihak lain yang melakukan pemberhentian jabatan sepihak terhadap kader PPP di bawah kepemimpinan ketua umum H. Djan Faridz.
5. Mendorong kepada DPP PPP untuk segera melaksanakan silatnas alim ulama se-Indonesia.
6. Mendorong fraksi PPP DPR RI untuk meperjuangkan presidential treshold sebesar 20 persen.
7. Mendorong kepada DPP PPP untuk melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN Jakarta.
8. PPP Jabar menolak melakukan kompromi dengan kubu Romahurmuzy.
9. PPP Jabar mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi.
[ald]
Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat (PPP Jabar) menghasilkan rekomendasi mendukung Pemerintahan Joko Widodo. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: