Jelang Putusan MK, TNI-Polri Gencar Patroli Bersama di Puncak Jaya

Hal itu untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang tidak diinginkan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan.
 
Komandan Kodim 1714/ Puncak Jaya, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma memberikan keterangan apresiasi kepada satuan TNI yang memberikan perhatian khusus terkait Kamtibmas menjelang pleno sengketa Pilkada di MK dengan menggelar patroli dan sweeping bersama.
 
"Jelang pleno sengketa Pilkada untuk menjamin situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Puncak Jaya sangat diharapkan dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum saja, seluruh aparat dan stakeholder menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan konflik," kata Irawan dalam keterangannya, Rabu, 29 Januari 2025.
 
Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa saat ini aparat keamanan gabungan TNI-Polri juga sudah melakukan berbagai upaya, agar pasca putusan di MK tidak ada hal hal yang dapat mengganggu keamanan warga di Kabupaten Puncak Jaya. 

Walaupun perbedaan politik dan dukungan, menurutnya, hal yang lumrah pada pesta demokrasi dan dijamin oleh konstitusi namun ia menekankan agar perbedaan politik dan dukungan tidak menimbulkan perpecahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 
Pada kesempatan yang sama, Pasi Ops Kodim 1714/Puncak Jaya Kapten Inf Daniel Sine mengatakan, kegiatan patroli dan sweeping ini untuk mendekatkan diri antara TNI–Polri dengan masyarakat sehingga akan terjalin komunikasi yang lebih baik dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang menjadi binaan bersama Kodim 1714/Puncak Jaya.
 
Sejauh ini perkembangan situasi di wilayah binaan Kodim 1714/ Puncak Jaya tidak  kondusif dan masyarakat kurang dalam beraktivitas dikarenakan putusan MK yang belum ditetapkan, sehingga kedua pendukung paslon masih saling jaga/ mencurigai dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang antara pendukung paslon pada saat pengumuman MK pada 30 Januari 2025.