Lembaga pemerintah bertugas mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber ini mengajak semua pihak berkontribusi untuk pencegahan dan penanggulangan ancaman dan serangan siber.
"Jenis ancaman yang sudah terdeteksi itu sangat teknis, yang pasti ancaman sudah mulai banyak bertaburan, berdatangan," ujar Kepala BSSN, Djoko Setiadi dalam konferensi pers di Alam Sutera, Tangerang, Sabtu (24/11).
"Kita harapkan dengan kesadaran seluruh bangsa ini kita bersama-sama menciptakan situasi yang aman. Kalau kita melarang itu juga kan ada aturannya, jadi mari kita sharing hal-hal yang baik saja," imbuhnya.
Direktur Deteksi Ancaman BSSN, Sulistyo menjelaskan, ancaman serangan siber menjelang Pemilihan Umum 2019 datang dari dalam dan luar negeri. Salah satu yang paling berbahaya adalah upaya menargetkan institusi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Yang utama itu
hack, leak, and amplify. Yang pertama itu melakukan proses
hacking. Banyak cara teknik yang digunakan untuk ganggu infrastruktur siber Pemilu. Misalnya sistem IT-nya diganggu, lalu ada serangan DDOS," ujar pejabat di lingkungan BSSN tersebut.
Kemudian
leak, yaitu berkaitan dengan pembocoran informasi. Ini biasanya
micro targeting, misalnya data peserta (konstituen Pemilu).
"Ada informasi pribadi yang sifatnya
private dicuri dan diambil," kata Sulistyo.
Salah satu serangan siber yang pernah mencuat adalah peretasan menggunakan
Distributed Denial of Service, atau populer dikenal dengan DDoS, yang pernah melumpuhkan situs KPU. Teknik serangan ini membanjiri situs dengan permintaan tinggi pada saat bersamaan, sehingga mengakibatkan
server menjadi
down.
Selain berkoordinasi dengan KPU RI terkait pengamanan Pemilu, BSSN juga telah menggandeng penyelenggara internet dan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter.
[wid]
Badan dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi mengingatkan serangan siber menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 sudah mulai terdeteksi. 
BERITA TERKAIT: