Begitu yang disampaikan Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (19/11).
"Di sini, peran Polri tentu saja dalam rangka peningkatan perekonomian nasional baik kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perbankan serta kebijakan pada sektor riil," kata Ari.
Misalnya, lanjut Ari dalam mengawal Proyek Strategis Nasional Polri perlu mengetahui, apa saja PSN yang ada di daerahnya dan harus terlibat dalam memberikan dukungan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.
"Keberadaan Polri diperlukan dalam menciptakan stabilitas keamanan, agar pelaksanaan pembangunan PSN tidak terkendala dan yang menghambat pembagunan PSN," ujarnya.
Seperti halnya Mou Polri dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi dalam mengawal Anggaran Dana Desa (ADD). Dalam MoU ini, Polri tidak hanya mengawasi, melainkan turut membina aparatur desa dan menyosialisasi ADD.
"Selebihnya memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi ADD," jelas Ari.
Selain itu, Bareskrim juga kebagian tugas melakukan pengawasan perpajakan, iklim investasi, iklim konsumsi masyarakat, hingga kebutuhan barang pokok.
"Hal ini sudah terlaksana dari sisi penegakan hukum, Sebut saja mulai dari penindakan terhadap mafia pangan, penegakan hukum di pelabuhan, penindakan KUPVA tidak berizin hingga penegakan hukum terhadap importir minor tanpa izin" kata Ari menambahkan.
[wid]
BERITA TERKAIT: