"Setiap menjelang pemilu, opini dari aparat TNI dan Polri mengaku akan netral. Namun dari temuan di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi fokus kami mengenai ketidaknetralan aktor keamanan di negeri ini," papar pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Muradi saat berbicara dalam diskusi bertajuk "Koalisi Nasional Netralitas Aktor Keamanan Pada Pemilu 2014" di Hotel Santika, Bandung, Rabu (15/1).
Senada dengan peneliti lainnya yang juga hadir sebagai pembicara, Hadi dari Universitas Airlangga Surabaya yang berpendapat, komando teritorial TNI yang ada di Indonesia saat ini harus dipersempit sesuai dengan fungsi kewilayahan masing-masing.
"Saya melihat adanya celah ketidaknetralan itu ada di daerah. Di Jatim hasil penelitian saya di beberapa Pilkada menyebutkan, keterlibatan aktor keamanan sangat determinan sekali. Sehingga fungsi kewilayahan ini menurut saya menjadi pintu masuk ketidaknetralan," papar Hadi.
Sementara Iwan Santosa dari harian Kompas yang juga jurnalis senior di institusi TNI, mengatakan, tidak mungkin tingkah laku anggota TNI di lapangan luput dari pantauan pimpinan di satuan kewilayahannya.
"TNI setiap pemilu di negeri ini selalu menjadi opini tersendiri yang menarik. Saya melihat kasus netralitas TNI ini sangat luas, karena tindakan anggota di lapangan bukan tidak mungkin tanpa ada perintah atau petunjuk pimpinannya," tekan Iwan.
Muradi pun menimpali bahwa hasil ini untuk pendampingan agar pelaksanaan Pemilu 2014 terbebas dari tangan-tangan "kotor", termasuk campur tangan dari aktor keamanan di negeri ini.
[wid]
Komitmen TNI netral di Pemilu 2014 disangsikan. Selaku aktor keamanan yang dipilih untuk menjaga konstitusi dan demokrasi negara, TNI diindikasikan selalu terlibat dalam perjalanan sejumlah Pemilu di tanah air. 
BERITA TERKAIT: