Kamaksi Dukung Pramono Tindak Tegas Plaza Senayan-Sency

Ketua Umum DPP Kamaksi, Joko Priyoski menilai, persoalan kemacetan di kawasan pusat perbelanjaan tidak boleh terus-menerus menjadi beban masyarakat dan pengguna jalan. Pengelola kawasan komersial harus memiliki tanggung jawab sosial serta ikut berkontribusi terhadap kelancaran infrastruktur dan mobilitas perkotaan.

Sebelumnya, pada Kamis 12 November 2026, Pramono meminta pengembang Plaza Senayan dan Senayan City membangun akses penghubung bawah tanah untuk memperlancar mobilitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas. Pramono juga menyampaikan opsi pengenaan pajak lebih tinggi hingga penutupan akses depan apabila arahan tersebut tidak ditindaklanjuti.

"Pengelola pusat perbelanjaan wajib ikut bertanggung jawab terhadap persoalan lalu lintas di lingkungan usahanya," kata Joko, dikutip Sabtu 14 November 2026.

Menurut Joko, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada sebatas teguran atau pernyataan ultimatum. Harus ada langkah konkret, tenggat waktu yang jelas, pengawasan lapangan, serta evaluasi terhadap komitmen pengelola dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami mendesak pengelola Plaza Senayan dan Senayan City segera merealisasikan solusi yang diminta pemerintah," kata Joko.

Apabila tetap tidak kooperatif dan terbukti mengabaikan kewajiban sesuai empat ketentuan, kata Joko, Pemprov DKI perlu mempertimbangkan sanksi administratif secara tegas, termasuk penyegelan fasilitas atau bagian bangunan yang melanggar ketentuan, melalui prosedur hukum yang berlaku.

Kamaksi juga mendorong agar pembangunan akses bawah tanah tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi benar-benar dirancang untuk meningkatkan konektivitas pejalan kaki, mengurangi konflik pergerakan kendaraan, serta memberikan manfaat ekonomi melalußi pll?elibatan pelaku UMKM.

Joko menegaskan, Jakarta sebagai kota global membutuhkan tata kelola perkotaan yang berorientasi pada kepentingan publik. Tidak boleh ada pengelola kawasan bisnis yang mengabaikan dampak aktivitas usahanya terhadap kenyamanan dan hak masyarakat pengguna jalan.

"Ketegasan pemerintah harus berlaku bagi semua. Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut tertib, sementara pelaku usaha besar tidak menunjukkan tanggung jawab yang sepadan," tutup Joko.