Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Kebutuhan tersebut mengemuka dalam Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kemandirian Pertanian Terintegrasi yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Kampung Wanam, Senin, 19 Oktober 2026.

Kegiatan yang diikuti 33 peserta dari masyarakat adat Wanam, mayoritas perempuan adat Kalai Woyu Maklew tersebut menghasilkan pembentukan enam Kelompok Tani Perempuan sebagai langkah awal memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Pelatihan diawali dengan penyampaian materi mengenai pengembangan pertanian, keterampilan budidaya, pengelolaan usaha tani, serta penguatan administrasi dan kelembagaan kelompok. Anggota Tim Pemberdayaan Masyarakat MPSI, Dadan Ramlan bersama penyuluh pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Basilius Awabalik hadir sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan mengenai pengelolaan kegiatan pertanian yang terencana dan sesuai dengan potensi wilayah.

Melalui proses pembelajaran dan diskusi, peserta didorong memahami bahwa pertanian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menanam, tetapi juga mencakup perencanaan produksi, pemilihan komoditas, pemeliharaan tanaman, pengelolaan hasil panen, hingga pemasaran. 

"Proses tersebut menjadi bekal bagi peserta untuk membangun kerja sama dan membentuk enam Kelompok Tani Perempuan yang diharapkan mampu mengembangkan usaha pertanian secara kolektif," kata Dadan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta.

Menurut Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius Kaize, menekankan pentingnya pengembangan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat, khususnya perempuan adat. Menurutnya, peningkatan keterampilan perlu menjadi perhatian agar potensi yang tersedia di Kampung Wanam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga.

“Pertanian perlu dikembangkan agar masyarakat memiliki sumber penghidupan dan pendapatan tambahan. Karena itu, keterampilan masyarakat harus terus ditingkatkan supaya potensi yang ada di Kampung Wanam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga,” ujar Kosmas.

Ia berharap pembentukan enam kelompok tani tersebut tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan agar masyarakat mampu menjalankan kegiatan pertanian secara nyata. 

"Dukungan pemerintah dan instansi teknis diperlukan supaya kelompok tani memperoleh akses terhadap pengetahuan, sarana produksi, serta pembinaan sesuai kebutuhan di lapangan," jelasnya. 

Sementara, Ketua Adat Kalai Woyu Maklew, Yohanis Agabi Mahuze, menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat, hubungan masyarakat dengan tanah, serta pelestarian identitas budaya yang diwariskan antargenerasi.

“Pengembangan ekonomi masyarakat adat harus tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan hubungan masyarakat dengan tanahnya. Kami berharap kegiatan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan identitas budaya dan kehidupan sosial yang selama ini menjadi bagian dari masyarakat adat Wanam,” ujar Yohanis.

Menurut dia, sangat penting menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya. 

"Pengembangan pertanian perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat agar peningkatan produksi tidak mengabaikan hubungan sosial, budaya, dan sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka," urainya. 

Lanjut Yohanis, dari sisi teknis, pembekalan yang diberikan menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengelola kegiatan pertanian. Namun, pengetahuan yang diperoleh perlu dilanjutkan melalui praktik lapangan, pemilihan komoditas yang sesuai, penyusunan jadwal tanam, serta penggunaan sarana produksi secara efektif.

"Kelompok tani juga membutuhkan keterampilan administrasi dan pencatatan usaha untuk mengetahui biaya produksi, hasil panen, serta potensi keuntungan," ucapnya. 

Selain itu, Anggota Riset dan pemberdayaan masyarakat MPSI, Dr. Kausar menegaskan bahwa pembentukan enam Kelompok Tani Perempuan harus diikuti dengan program pendampingan berkelanjutan. 

Menurutnya, peningkatan kompetensi masyarakat merupakan prasyarat penting agar pembangunan wilayah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

“Enam kelompok tani yang terbentuk harus menjadi ruang bagi perempuan adat untuk membangun kemandirian ekonomi. Keberhasilannya bukan diukur dari jumlah kelompok yang dibentuk, tetapi dari kemampuan masyarakat mengelola lahan, meningkatkan hasil produksi, dan memperoleh pendapatan dari usaha pertanian. Karena itu, pendampingan harus memastikan masyarakat tidak hanya mampu menanam, tetapi juga mengelola dan memasarkan hasilnya,” ujar Dr. Kausar.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di wilayah yang memiliki potensi pertanian, termasuk kawasan yang berkembang akibat pembangunan dan aktivitas investasi. 

"Pembangunan fisik dan pertumbuhan investasi perlu diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal agar masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan usaha produktif dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi," pungkasnya.