Karhutla Ganggu 2.458 Penerbangan, Ini Hak Penumpang Pesawat

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, jumlah penerbangan terdampak bertambah 437 penerbangan dibandingkan data per 13 Oktober 2026 yang mencapai 2.021 penerbangan. Dampak kabut asap pada 13–17 Oktober 2026 juga meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, selain Kalimantan, Papua, dan Sumatera.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Udara, dari total 2.458 penerbangan domestik yang terdampak, sebanyak 1.080 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), sedangkan 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda. Lantas, apakah penumpang berhak mendapatkan ganti rugi jika penerbangan batal akibat asap karhutla?

Mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan pada Kamis (8/10/2026), asap yang menyebabkan jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional dapat memengaruhi keselamatan penerbangan. Dalam kondisi tersebut, maskapai dapat melakukan keterlambatan, penundaan, pembatalan, maupun pengalihan penerbangan berdasarkan evaluasi kondisi di lapangan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab maskapai dalam kondisi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yang mengalami perubahan melalui PM 89 Tahun 2015.

Apakah Penumpang Berhak Mendapatkan Ganti Rugi akibat Karhutla?

Penerbangan yang dibatalkan akibat asap karhutla tidak serta-merta membuat maskapai wajib membayar ganti rugi berupa kompensasi kepada penumpang. Pasalnya, faktor cuaca yang mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk kabut, asap, dan jarak pandang di bawah standar minimum, dapat menjadi alasan pembebasan tanggung jawab ganti kerugian atas keterlambatan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi tidak berarti hak penumpang atas tiket otomatis hilang. Penumpang tetap dapat memperoleh penanganan sesuai ketentuan, termasuk pengalihan penerbangan atau pengembalian biaya tiket apabila memenuhi persyaratan.

Hak Penumpang jika Penerbangan Dibatalkan akibat Karhutla

Dalam kondisi kahar atau force majeure, penumpang dapat meminta pengembalian biaya jasa angkutan udara (refund ticket) atas tiket yang telah dibeli. Besaran pengembalian dana dan ketentuan biaya administrasi mengikuti aturan yang berlaku.

Ketentuan pengembalian tiket karena force majeure membedakan potongan biaya administrasi berdasarkan kelompok pelayanan maskapai. Untuk layanan full service, potongan administrasi tercantum sebesar 20 persen. Sementara itu, layanan medium service dikenai potongan 15 persen dan no-frills sebesar 10 persen.

Selain pengembalian dana, penumpang juga dapat memperoleh opsi pengalihan penerbangan sesuai kondisi operasional maskapai. Apabila terjadi perubahan jadwal dan penumpang tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya maupun penerbangan maskapai lain, terdapat ketentuan mengenai penyediaan akomodasi agar penumpang dapat diberangkatkan pada hari berikutnya.

Dengan demikian, penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan akibat asap karhutla perlu memperhatikan informasi resmi dari maskapai mengenai pilihan pengalihan jadwal, pengembalian tiket, serta penanganan lain yang tersedia sesuai ketentuan penerbangan.