Menurut Syahganda, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menilai langkah Gibran ke PTUN sudah tidak ada gunanya justru dapat dibaca sebagai gambaran sikap dan perhatian Presiden terhadap persoalan tersebut.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ujar Syahganda dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Dia pun menilai tidak masuk akal apabila Prabowo justru menganjurkan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum, sementara Yusril sebagai pembantu Presiden yang membidangi urusan hukum telah menyampaikan pandangan berbeda.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tegasnya.
Sebelumnya, Yusril menyatakan upaya Gibran membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui PTUN tidak lagi memiliki manfaat hukum. Sebab, putusan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final dan materi perkara yang sama tidak dapat kembali dipersoalkan melalui jalur hukum lain.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya mengaku mendapat saran dari Prabowo agar tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak SD hingga S1.
Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran pada Selasa, 10 November 2026.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan persoalan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
BERITA TERKAIT: