Administrasi Anggaran OMC Hambat Langkah Mitigasi Banjir

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto dalam wawancara yang dilakukan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

"Dalam prakteknya seringkali terbentur masalah administrasi (anggaran) yang dalam penggunaannya tidak bisa cepat bisa tersedia untuk operasional," ujar dia.

Tri memaparkan, posisi BMKG dalam OMC tidak bisa dilakukan atas pertimbangan sendiri, melainkan dipengaruhi oleh institusi terkait yang memang memegang kendali anggaran.

"Untuk pelaksanaan OMC di wilayah DKI Jakarta saat ini misalnya, anggaran bersumber dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI," urai Tri.

"BMKG terlibat sebagai supervisi yang mengawasi dan memberikan rekomendasi jalannya operasi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai standar dan prosedur," sambungnya.

Adapun yang seharusnya terlaksana dari OMC, idealnya dari peringatan dini (early warning) yang disampaikan oleh BMKG kepada pemerintah daerah bisa direspon cepat untuk mengajukan permohonan bantuan pelaksanaan OMC kepada BNPB dan BMKG sebagai upaya aksi dini (early action).

"Kendalanya saat ini, konsep ideal tersebut masih belum bisa berjalan sesuai harapan," ucapnya.

Oleh karena itu, Tri menegaskan untuk bisa menjadikan OMC efektif sebagai langkah mitigasi dari banjir, adalah dengan memastikan persoalan administrasi anggaran bisa lebih responsif.

"Karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi yang membutuhkan waktu. Kendala ini yang kerap masih menjadi bottle neck dan perlu dicari solusi terbaiknya," demikian Tri.