Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh satuan kerja BGN, baik pusat maupun daerah.
Pencanangan tersebut selaras dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Inspektur Utama BGN, Jimmy Alexander Adirman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya bersama sejumlah lembaga untuk memastikan penerapan zona integritas berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Kami telah melakukan pencanangan dan sosialisasi bersama teman-teman dari KPK, Kementerian PANRB, Ombudsman RI, BPK RI serta Kejaksaan RI,” ujar Jimmy dalam keterangan resmi Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menegaskan, komitmen ini harus dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan BGN.
“Harapannya, semua pegawai dan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dengan amanah, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga, terutama karena BGN mengelola anggaran publik yang besar dan bersentuhan langsung dengan program peningkatan gizi masyarakat.
“Sebagai lembaga dengan anggaran yang besar, BGN perlu menjaga integritas karena berkaitan dengan pengelolaan uang,” tegas Dadan.
“Zona integritas ini harus mulai kita perketat, tidak hanya di kantor BGN pusat, namun juga di semua satuan yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah terdepan,” lanjutnya.
Kegiatan ini menjadi titik awal bagi BGN dalam memperkuat budaya kerja yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen membangun lembaga yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi melalui pencanangan Zona Integritas. 
BERITA TERKAIT: