Bali Harus Jadi Contoh Pariwisata Berkualitas

Namun, di sisi lain, Fodor’s Travel menempatkan Bali dalam daftar No List 2025, menyebut adanya isu keberlanjutan dan overtourism. 

Melihat dua perspektif ini, Utusan Khusus Presiden bidang Pariwisata, Zita Anjani menilai bahwa penghargaan dan kritik tersebut merupakan peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan pariwisata Bali.

"Kritik Fodor’s adalah pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Namun, penghargaan dari UNWTO juga membuktikan bahwa Bali memiliki potensi luar biasa," kata Zita melalui siaran pers yang diterima redaksi, Minggu, 24 November 2024.

Zita menegaskan bahwa kedua hal ini harus dimaknai sebagai peluang untuk menjadikan Bali sebagai contoh destinasi pariwisata berkualitas di tingkat global.

Sementara itu, dari hasil diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, hingga komunitas lokal, menurut Zita ada lima poin yang harus diperhatikan.

Pertama, Zita mendorong penerapan teknologi modern untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya keberlanjutan.

Berikutnya Zita mendukung pembentukan command center untuk menangani isu komunikasi pariwisata dan mempercepat pengembangan infrastruktur, seperti akses jalan dan layanan publik, demi kenyamanan wisatawan.

"Penting dilakukan edukasi bagi wisatawan tentang norma dan budaya lokal menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga harmoni antara masyarakat Bali dan wisatawan," kata Zita.

Keempat, kata Zita, regulasi yang tegas terhadap WNA ilegal, KTP ilegal, dan perizinan akomodasi menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan pariwisata.

"Aparat terkait untuk lebih tegas mengenai hal ini," kata Zita.

Zita juga mendorong pengembangan desa wisata seperti Jatiluwih dan kawasan Nusa Penida sebagai destinasi berbasis budaya dan alam, yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

"Bali adalah ikon pariwisata Indonesia. Untuk menjaga reputasi ini, kita harus bersinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat," tutup Zita.