Rawan Disalahgunakan, KJP Dievaluasi untuk Program Sekolah Gratis

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, sistem penerimaan KJP harus dievaluasi agar penerima manfaat tepat sasaran.

“KJP tidak dihapus, hanya saja kita evaluasi. Supaya kasuistik yang terjadi selama ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata Rani dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat 15 November 2024.

Evaluasi terhadap KJP terkait rencana Program Tambahan Biaya Sekolah (TBS) yang sudah ditetapkan bersama Dinas Pendidikan, yakni sebesar Rp1,5 triliun.

TBS diperuntukan sebagai penunjang kebutuhan biaya siswa sekolah. Seperti bantuan seragam sekolah, sepatu, topi sekolah, dan peralatan sekolah lainnya.

Selama ini, kata Rany, penerima KJP yang sudah berjalan banyak disalahgunakan oleh segelintir oknum orangtua siswa.

Bahkan, banyak siswa penerima manfaat juga yang terlibat kasus tawuran hingga perundungan di sekolah.

“KJP sebenarnya haknya ada di murid yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Jangan sampai jadi salah keluarga yang memanfaatkan hak anak murid,” kata Rany.

Ke depan, tambah politikus Partai Gerindra itu, sekolah gratis masih akan dikaji supaya menuai hasil yang lebih baik.

Pemprov DKI, menurut Rany, perlu menyiapkan kajian dan klasifikasi secara rinci terkait pelaksanaan Program Sekolah Swasta Gratis.

Terlebih lagi, tidak semua sekolah swasta bekerjasama dengan Pemprov DKI. Bagi sekolah swasta perlu dilakukan pendalaman lewat komunikasi intensif.

“Karena rata rata sekolah swasta itu di bawah naungan yayasan. Kalau dibilang mereka rela nggak? Kan belum tentu rela,” kata Rany.