Hal tersebut disampaikan Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan dalam sesi talkshow Zakat Wakaf Impact Forum 2024 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (20/3).
"Sampai saat ini kita belum pernah diajak membahas soal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Ini menurut saya penting, bagaimana gagasan-gagasan dalam forum kita ini dapat menjadi arus utama pengambilan kebijakan dan perencanaan nasional," ujar Saidah dalam paparannya.
Padahal, lanjut Saidah, Indonesia mempunyai ekosistem dan social capital yang cukup besar di bidang zakat dan wakaf.
“Kalau kita lihat struktur lembaga zakat secara nasional sebagaimana diatur undang-undang bahwa pengelolaan zakat secara nasional itu tanggung jawabnya ada di presiden. Presiden kemudian mengamanatkan kepada Baznas melalui Kementerian Agama," kata Saidah.
Saidah menambahkan, Baznas dalam pengelolaan dana ZIS memiliki fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan, menurutnya, dalam sektor perencanaan, lembaga zakat belum menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Baznas sebagai lembaga pemerintah serta LAZ nasional, LAZ provinsi, dan kabupaten/kota, hingga UPZ yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia seharusnya dapat dipandang sebagai sosial capital yang bisa digerakkan,” kata Saidah.
“Ini sebetulnya yang menjadi prioritas Baznas yaitu menjadikan dana ZIS dan tentunya wakaf itu menjadi social capital yang bisa masuk di dalam policy engineering secara nasional," sambungnya.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus mendorong pelibatan lembaga zakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam perencanaan pembangunan nasional, sebagai upaya mengoptimalkan peran strategis lembaga zakat dan wakaf di sektor pembangunan. 
BERITA TERKAIT: