Identik dengan Hidup Miskin, Kesejahteraan Nelayan Tradisional harus Jadi Fokus Negara

Koordinator Advokasi  DPP Kesatuan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Jan Tuheteru, baru-baru ini melakukan riset terkait kesejaterahaan nelayan kecil dan tradisional di Muara Angke.

“Kami bertemu dengan beberapa nelayan tradisional yang ada di sana (Muara Angke). Pertemuan ini merupakan bagian dari riset yang sedang kami lakukan,” ujar Jan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/11).

“Salah satu nelayan tradisional yang kami temui di Muara Angke bernama Pak Syahril. Berada di Muara Angke sejak tahun 1970-an, Pak Syahril telah menaruh hidupnya di laut. Menurut Pak Syahril menjadi nelayan tradisional adalah kebanggan tersendiri karena mampu untuk menghidupi istri dan 4  anaknya sampai saat ini,” tambahnya.

Sambung dia, pria berdarah Bugis tersebut telah melanglang buana di berbagai lautan yang ada di Indonesia.

“Beliau juga mengungkapkan bahwa menjadi nelayan tradisional antara dulu dan sekarang telah mengalami pergeseran. Jika dulu menjadi nelayan adalah satu kebanggan bagi mereka yang hidup di wilayah pesisir, sekarang malah anak-anak dari nelayan enggan untuk menjadi nelayan,” jelasnya.

Menurut Jan berdasarkan penuturan nelayan, para anak-anak nelayan ini seakan malu berprofesi sebagai nelayan.

“Perubahan mindset yang terjadi bisa jadi disebabkan karena orientasi pembangunan yang terlalu cenderung ke darat-daratan. Ini hanyalah satu faktor sehingga terjadinya pergeseran pola pikir di kalangan anak muda saat ini,” ungkap Jan.

Selain itu, lanjutnya, kehidupan nelayan tradisional dalam realitasnya selalu berkutat dengan kemiskinan.

Jan mengutip data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022, jumlah nelayan miskin ekstrem dalam kategori pekerjaan keluarga sebesar 555.720 atau sekitar 8,8 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia tahun 2022 yaitu 6.289.167 keluarga.

“Data ini menunjukan bagaimana kondisi nelayan Indonesia yang jauh dari substansi keadilan ekonomi,” jelasnya lagi.

Menurut dia, kecemasan juga muncul dari beberapa nelayan yang ditemuinya di Muara Angke. Kecemasan itu terkait profesi nelayan yang mungkin akan hilang dalam beberapa tahun ke depan.

“Hal ini didukung dengan berbagai data terkait penurunan jumlah nelayan di Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menunjukan bahwa Jumlah nelayan di tahun 2017 yakni 2,67 juta di Indonesia kemudian menurun 1,1 persen menjadi 2,64 juta pada 2018,” bebernya.

Masih kata dia, angkanya pun kembali menurun 9,5 persen menjadi 2,39 juta pada 2019. Angka ini merupakan akumulasi dari nelayan laut, nelayan perairan umum darat, dan pembudidaya.

“Kondisi ini juga selaras dengan pergeseran pola pikir dari kalangan anak muda pesisir yang sudah tidak mau melanjutkan profesi sebagai nelayan,” tuturnya.

Jika dilihat, peran dan kontribusi nelayan ini bukan hanya pada aspek pemenuhan gizi dan pangan masyarakat. Namun memiliki dampak terhadap pendapatan negara melalui retribusi hasil tangkapan dan usaha perikanan yang berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
 
“Oleh karena itu, mengingat peran nelayan yang besar bagi negara, seharusnya pemerintah wajib menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tegasnya.

Kontribusi dari nelayan turut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen. Laju pertumbuhan ekonomi nasional mengalami tren positif yaitu tumbuh sebesar 3,70 persen, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.

“Data ini jelas menunjukan kepada kita semua bagaimana peran dan kontribusi nelayan Indonesia di dalam upaya meningkatkan ekonomi nasional. Kebijakan dan implementasinya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, namun belum optimal dirasakan oleh para nelayan,” beber dia.

“Negara jangan hanya fokus pada peningkatan ekonomi nasional namun perlu adanya pemerataan ekonomi sebagai perwujudan keadilan ekonomi bagi seluruh nelayan Indonesia, terkhususnya bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional,” pungkasnya.