Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, setidaknya ada tiga BUMD mitra yang mengusulkan PMD di tahun 2024. masing-masing PT Jakarta Propertindo, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
“Kita akan meminta mereka buat timeline. Tentunya harus tercermin dari progres pekerjaannya. Timeline juga bisa menjadi acuan kami dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dari penyerapan anggaran,” kata Ismail di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/10).
Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin menjelaskan, pihaknya mengusulkan PMD sebesar Rp2,5 triliun dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024. PMD itu nantinya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan LRT fase 1B rute Velodrome-Manggarai.
“Target kami di penghujung tahun 2024 nanti terbangunnya atau dimulainya operasi parsial, artinya aktivasi stasiun sampai Pramuka untuk kemudian kami lakukan trial operation. Kami juga meyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan sampai Manggarai,” kata Iwan.
Kemudian Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, PMD yang diajukan tahun 2024 sebesar Rp5,1 triliun untuk tiga program prioritas. Masing-masing, melanjutkan pembangunan MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Kota, memulai pembangunan MRT Fase 2B dari Kota ke Ancol, dan perencanaan MRT Fase 3 Timur-Barat.
“Pertama Fase 2A yang saat ini pembangunannya baru 26% dan kita lanjutkan di tahun 2024. Kedua, memulai fase 2B Kota ke Ancol. Ini bentuknya kajian. Ketiga, secara paralel kita melakukan groundbreaking untuk pembangunan Timur-Barat dari Ujung Menteng sampai Tomang. Panjangnya 24,5 kilometer," kata Tuhiyat.
Lalu Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Agus Supriadi mengatakan, PMD yang diajukan Rp200 miliar akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan peningkatan kemampuan penjaminan di tahun 2024.
“Dengan PMD, tentu kami akan membuat inovasi mengedepankan pelayanan penjaminan pembiayaan. Kita akan terus mengembangkan sistem house to house dengan mitra perusahaan dan sistem onlen untuk penjaminan,” kata Agus.
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penerima penyertaan modal daerah (PMD) di tahun 2024 melengkapi rencana kerja yang matang, agar realisasi dari modal yang diberikan pemerintah terukur dan tepat sasaran. 
BERITA TERKAIT: