Tangani Karhutla, Pangdam Sriwijaya Sindir Para Pemilik Lahan yang Hanya Datang Saat Musim Tanam

Hal ini disampaikan Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, sebagai respons atas berbagai laporan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Mayjen Yanuar Adil secara khusus mengajak pemilik lahan untuk aktif berpartisipasi dalam penanganan kebakaran tersebut.

Jenderal bintang dua ini menyoroti masalah ketidakaktifan pemilik lahan selama musim kebakaran hutan dan lahan. Ia mengungkapkan bahwa banyak pemilik lahan yang tidak berada di lokasi saat terjadi kebakaran, tetapi baru turun tangan saat musim tanam tiba.

"Ini kan banyak ya saya lihat di laporan Pak Danrem. Saya ditanya Panglima TNI. Ini lahan siapa Pak Danrem. Ini banyak lahan-lahan yang pemiliknya ada di Jakarta. Pada saat kebakaran hutan dan lahan, orang itu enggak nongol. Tapi begitu musim tanam, dia baru turun," jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis (28/9).

Dalam konteks ini, Pangdam memohon kepada pemilik lahan agar turut berperan serta dalam upaya penanganan Karhutla. Ia bahkan menyuarakan ide ekstrem, yaitu mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) mereka dan memberikannya kepada TNI untuk ditanami.

"Jangan dia pergi. Kalau saya ekstrem, saya bilang sudah cabut saja HGU-nya, berikan kepada TNI, kita tanam di sana," tegas Pangdam.

Dia juga menjelaskan sejauh ini upaya penanganan Karhutla telah berjalan, dan posko-posko penanggulangan sudah tersedia. Ia juga menyebut bahwa pemilik lahan di wilayah tertentu telah membeli alat busa untuk mengatasi Karhutla di area mereka.

Kunjungan Pangdam ke Kota Lubuklinggau juga mencakup inspeksi ke Kebun Rahma milik Kodim 0406 Lubuklinggau di Kelurahan Rahma. Dalam kesempatan ini, Pangdam mengingatkan pentingnya memviralkan tindakan positif yang telah dilakukan oleh TNI/Polri serta menegaskan kewajiban netralitas TNI/Polri dalam pemilu.

Pangdam Yanuar Adil meminta masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terkait dengan netralitas dalam pemilu, seperti pemakaian sarana prasarana militer yang tidak semestinya.