Bentrokan yang terjadi merupakan buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City yang akan dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Tercatat, sekitar 2.600 KK terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.
Sylviana menilai bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat Rempang sangat buruk sehingga dianggap tidak menghadirkan rasa keadilan. Apalagi, masyarakat telah bermukim di kawasan itu sejak tahun 1834 dan merasa bahwa lahan tersebut adalah warisan nenek moyang mereka.
"Saya minta agar Presiden dan Menko Perekonomian turun tangan, duduk bersama warga dan ciptakan win win solution yang menghadirkan kesejukan. Apalagi ini di tahun politik, sehingga masyarakat mudah tersulut. Jangan sampai menjadi sejarah buruk PSN," kata Sylviana, Jumat (15/9).
Pimpinan Komite I DPD RI ini juga meminta aparat kepolisian untuk tidak bertindak represif saat menghadapi warga yang berunjuk rasa.
Menurut Sylviana, sebaiknya pemerintah tidak perlu dulu mengusik keberadaan warga sebelum mencapai titik kesepakatan.
"Saya miris karena akan banyak warga rentan yang menjadi korban. Kita lihat bagaimana para siswa jadi sasaran gas air mata nyasar, atau para orang tua yang sekedar tinggal kini harus terganggu. Mestinya PSN bisa menghadirkan optimisme dan peluang bagi masyarakat sekitar, bukan jadi masalah baru," kata Sylviana.
Diketahui, ribuan warga Pulau Rempang menuntut pembatalan relokasi warga yang lahannya akan digunakan dalam proyek Eco-City Rempang.
Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional 2023, yang berarti menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan. Pemerintah mengumumkan proyek tersebut sebagai Proyek Strategi Nasional pada 28 Agustus 2023.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni ikut angkat bicara terkait gejolak di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. .jpg)
BERITA TERKAIT: