Bursa Berjangka Aset Kripto terbentuk atas kolaborasi Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan PT. Bursa Komoditi Nusantara, serta didukung penuh seluruh pelaku usaha dan asosiasi.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang meresmikan langsung Bursa Berjangka Aset Kripto menjelaskan bahwa bentuk inovasi kebijakan di bidang perdagangan aset kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan.
“Dengan adanya ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman dalam berinvestasi sehingga industri perdagangan aset kripto dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional," jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Pada 17 Juli 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto (CFX) kepada PT Bursa Komoditi Nusantara, Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia; serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.
Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI pada Forum Ekonomi Digital 2023, bahwa salah satu kunci mengembangkan ekonomi digital adalah menyeimbangkan inovasi dengan upaya menjaga kepercayaan publik.
Regulasi yang ada harus bisa memberikan perlindungan konsumen dan membuat publik nyaman serta percaya dalam memanfaatkan layanan digital.
Dalam pertemuan tersebut, Mendag menegaskan, Kemendag melalui Bappebti akan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko perdagangan aset kripto pada masyarakat.
“Aturan dan kebijakan yang telah diterbitkan akan terus dievaluasi dan diperbaharui untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lebih maksimal di tengah industri Aset Kripto yang terus berkembang dengan cepat,” tandasnya.
Selain itu, Zulkifli Hasan berharap, kolaborasi dan koordinasi Bappebti dengan seluruh stakeholder, asosiasi, dan lembaga terkait lainnya diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang relevan sehingga industri ini dapat berkembangan dengan optimal.
“Kehadiran Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto akan menjadikan transaksi aset kripto lebih transparan, efektif dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara,” urainya.
Peresmian turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin; Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen (OJK) sekaligus Kepala Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Sarjito; dan Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Laksmi Kusumawati mewakili Bappenas;
Selanjutnya ada Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Adi Budiarso mewakili Kementerian Keuangan dan Kasubdit IV MUSP/ Kombes Pol. Andri Sudarmadi yang mewakili Bareskrim Polri.
Sementara dari kalangan pelaku usaha dihadiri Direktur Utama PT. Bursa Komoditi Nusantara, Subani; Plt. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Budi Santoso; Direktur Utama PT. Tennet Depository Indonesia, Eric Septian Wicaksono; dan Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Robby.
Turut mendampingi Mendag yaitu Sekretaris Jenderal, Suhanto; Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko; Inspektur Jenderal, Frida Adiati; Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kasan; Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan; beserta Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Bursa Berjangka Aset Kripto resmi diluncurkan pada hari ini, Jumat (28/7) di Jakarta. Peluncuran tersebut menjadi tonggak sejarah industri dan perdagangan aset kripto di Indonesia sekaligus mewujudkan ekosistem perdagangan asset kripto. 
BERITA TERKAIT: