Pria yang akrab disapa Ahok ini menuding, ada oknum Pemprov DKI maupun pihak luar sengaja ingin memperlambat proses sertifikasi lahan itu. Termasuk, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti.
"Jadi banyak sekali surat-surat. Ini mau ke pengadilan. Ada yang tuntut kita soal lahan. Harusnya kamu ke pengadilan ambil
dong mana punya kita. BPKD nggak kasih. Nggak ada katanya. Jadi ini ada permainan," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (9/6).
Ahok mengaku sebenarnya trauma menghadapi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta karena sering memberi informasi palsu.
"Makanya saya bilang saya jadi paranoid sama kalian di sini. Kenapa? Karena saya merasa kalian
kerjain saya," keluhnya.
Menurutnya, Kepala BPKD terkesan tidak peduli dengan kasus-kasus yang ada di DKI. Yang lebih mengerikan baginya, pejabat setara eselon III dan IV pun ternyata tidak takut pada perintah kepala dinas.
"Kasih tahu saya mana eselon 3 dan 4 anda yang nggak betul. Kita ganti. Ganti semua eselon 3 dan 4 di BPKD. Seluruh perusahaan kuncinya di
finance officer Kemenkeu," katanya.
Ahok mengaku malu dengan teguran yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui media massa. BPKD menurutnya harus tanggap dengan pernyataan Kemenpora terkait sertifikat lahan BMW.
"Apa sih susahnya, sertifikat udah keluar, kamu baca nggak sih berita menpora bilang asal ada sertifikat lahan BMW langsung saya kasih rekomendasi. Baru mau verbal. Ini verbal bisa seminggu lagi. Musti saya yang bikin surat," tandasnya.
[wid]
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama curiga ada permainan di balik upaya penyelesaian sertifikat lahan Taman BMW. 
