Hercules Akui Duit Rp800 Juta dari Summarecon Buat Mediasi dan ke Luar Negeri

Hercules mengklaim uang tersebut diberikan untuk membiayai perjalanan ke luar negeri sekaligus meminta bantuannya memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor antara pihak Summarecon dan ahli waris.

"Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Diberikan kepada saya untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," kata Hercules setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, pemberian uang tersebut juga berkaitan dengan permintaan bantuan untuk mempertemukan tim hukum Summarecon, GRIB Jaya, dan pihak ahli waris agar sengketa lahan di Kabupaten Bogor dapat diselesaikan melalui perdamaian.

"Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian," ujarnya.

Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak membenarkan uang Rp800 juta tersebut berasal dari pihak legal Summarecon. Namun, ia membantah pemberian uang itu berkaitan dengan pemblokiran lahan ataupun pengurusan perkara pertanahan.

Menurut Agustinus, uang tersebut awalnya diserahkan pihak legal Summarecon kepada sopir Hercules untuk membiayai perjalanan ke Timor Leste.

"Uang Rp800 juta itu awalnya sebenarnya diberikan oleh legalnya Summarecon kepada sopir daripada Maung sendiri. Dan uang tersebut memang tujuannya adalah untuk perjalanan," kata Agustinus.

Perjalanan Hercules ke Timor Leste juga berkaitan dengan permintaan memfasilitasi perdamaian antara Summarecon, GRIB Jaya, dan pihak ahli waris. Uang tersebut diserahkan secara sukarela kepada KPK melalui tim hukum GRIB Jaya agar penyidik dapat menelusuri asal-usul dan tujuan pemberiannya.

"Jadi kami klarifikasi bahwa tidak pernah KPK menyita uang Rp800 juta di Maung Hercules atau tim hukumnya. Tapi tim hukum GRIB perintah Maung Hercules membawa duit tersebut untuk diserahkan secara sukarela dan disita oleh KPK, supaya dicari tahu siapa pemilik uang tersebut dan untuk apa maksud serta tujuannya," pungkasnya.

Berawal dari OTT KPK

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek. KPK turut mengamankan barang bukti berupa dokumen elektronik dan uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.

Uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi, antara lain rumah Arif Sugiyanto dalam beberapa koper merah yang berisi Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar AS, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia.

Selain itu, penyidik menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.

Dari hasil penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Mereka ditahan KPK sejak 15 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini berkaitan dengan pengurusan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) dan pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian bidang tanah tersebut diduga masih bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris yang mengklaim memiliki SHM atas lahan tersebut.

Para ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Summarecon ke PTUN Bandung. Dalam perkembangannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang para ahli waris untuk mediasi. Mereka juga mengajukan pemblokiran atas SHGB Summarecon, sementara gugatan di PTUN Bandung dicabut.

KPK menduga terjadi komunikasi antara Yaser selaku perantara pihak Summarecon dengan Erwin, orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, untuk mengurus pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Pada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta fee berkode "dua" yang merujuk pada Rp2 miliar untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena masih terdapat pihak lain yang diduga akan menerima fee perantara.

Pada 27 Agustus 2026, Adrianto melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga memberikan Rp200 juta kepada Sontang untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

Selain perkara tersebut, KPK juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya.

Dalam pengurusan HGB tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo, perusahaan tersebut diduga memberikan uang pengurusan Rp2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah itu, Rp1,8 miliar diduga disetorkan kepada Arif.

Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan uang Rp8 miliar oleh Lampri bersama Arif yang disimpan dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri. Selain itu, terdapat setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 melalui mutasi rekening Arif. KPK masih mendalami asal-usul, peruntukan, dan aliran dana tersebut.