Hercules menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam sejak pukul 10.31 WIB hingga pukul 15.31 WIB sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu, 11 November 2026.
Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi asal-usul dan tujuan pemberian uang Rp800 juta yang menjadi polemik dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Awalnya memang kita yang minta supaya mau hadir di sini untuk mengklarifikasi terkait uang Rp800 juta yang saat ini menjadi polemik," kata Agustinus kepada wartawan usai mendampingi Hercules di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore, 11 November 2026.
Agustinus menegaskan, uang tersebut bukan hasil penyitaan KPK dari Hercules maupun tim hukumnya. Menurut dia, uang itu diserahkan secara sukarela melalui tim hukum GRIB Jaya agar penyidik dapat menelusuri asal-usul dan tujuan pemberiannya.
"Jadi kami klarifikasi bahwa tidak pernah KPK menyita uang Rp800 juta dari Maung Hercules atau tim hukumnya. Tapi tim hukum GRIB perintah Maung Hercules membawa duit tersebut untuk diserahkan secara sukarela dan disita oleh KPK, untuk supaya apa? Untuk supaya dicari tahu siapa pemilik uang tersebut dan untuk apa,maksud dan tujuannya untuk apa," ujar Agustinus.
Ia juga menyebut Hercules mampu menjawab seluruh pertanyaan penyidik.
"Dan tadi, terus terang saja pertanyaan penyidik itu Maung sangat gemilang menjelaskan terkait dengan 14 pertanyaan tersebut," terangnya.
Agustinus juga membantah uang tersebut diberikan untuk pemblokiran lahan maupun penyelesaian perkara. Ia menyebut uang itu awalnya diserahkan pihak legal Summarecon kepada sopir Hercules untuk biaya perjalanan ke Timor Leste.
"Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa uang Rp800 juta itu awalnya, itu sebenarnya diberikan oleh legalnya Summarecon kepada sopir daripada Maung sendiri. Dan uang tersebut sebenarnya memang itu tujuannya adalah untuk perjalanan, ya," tuturnya.
Agustinus mengatakan, perjalanan Hercules ke Timor Leste juga berkaitan dengan permintaan bantuan untuk memfasilitasi pertemuan pihak Summarecon dengan tim hukum GRIB Jaya dan ahli waris.
"Maung waktu itu mau ke Timor Leste dengan juga meminta bantuan untuk difasilitasi baik itu di hukum GRIB, ahli waris, dan tim hukum Summarecon supaya bisa ada penyelesaian, dalam artian ada syarat-syarat, haknya ahli waris juga harus diberikan. Kan seperti itu," tuturnya.
Hercules sendiri menjelaskan bahwa uang Rp800 juta tersebut berasal dari tim kuasa hukum Summarecon. Uang itu, menurut pengakuannya, diberikan untuk membantu biaya perjalanan ke luar negeri sekaligus meminta bantuannya memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor.
"Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya, untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri. Dan untuk uang itu dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektar, yakni di Bogor, kabupaten," kata Hercules.
Hercules mengatakan, pihak Summarecon meminta dirinya memfasilitasi pertemuan antara tim hukum perusahaan dengan tim hukum GRIB Jaya dan tim hukum ahli waris untuk mencari jalan keluar melalui perdamaian.
"Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi, inti pada uang yang Rp800 juta yang saya balikkan itu tujuannya itu," jelasnya.
Di luar pemeriksaan uang Rp800 juta, Hercules kembali menyoroti sengketa tanah Summarecon. Ia menuding perusahaan tersebut mengubah sertifikat hak milik (SHM) atas tanah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).
Hercules mengaku pernah memperingatkan pejabat BPN Kabupaten Bogor mengenai perubahan status sertifikat tersebut. Ia juga menyebut pernah menghubungi Direktur Jenderal ATR/BPN, Lampri, untuk menyampaikan peringatan serupa.
"Dan langsung juga aku menelepon Dirjen ATR, Lampri. Dan aku speaker semua dengan 'Eh Pak Dirjen, hati-hati, ini tahanan sertifikat hak milik diubah menjadi HGB. Ini hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua loh'," ungkap Hercules.
Hercules juga memperingatkan BPN agar tidak membuka blokir lahan secara sepihak. Menurutnya, pembukaan blokir harus melalui musyawarah antara Summarecon dengan pihak ahli waris.
"Kalau itu sampai tiba-tiba BPN membuka blokir sepihak, makanya kami akan laporkan ke KPK. Dan sekali saya ulang lagi, kami peringatkan BPN, ATR untuk tidak boleh membuka blokir sepihak. Harus melalui musyawarah Summarecon dengan pihak ahli waris atau tim hukum ahli waris. Tiba-tiba kalau BPN siapa yang buka blokir itu, kami akan menyeret orang-orang yang terlibat di BPN itu kepada KPK," tegasnya.
Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya), Hercules Rosario Marshal dicecar 14 pertanyaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait uang Rp800 juta yang sebelumnya dikembalikan kepada lembaga antirasuah. 
BERITA TERKAIT: