Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa integrasi data menjadi fondasi penting dalam membangun iklim investasi yang sehat.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," kata Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Yusril, integrasi tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh data pada satu institusi. Namun, perlu dibangun interoperabilitas antarsistem melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan mekanisme pertukaran informasi.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut integrasi data korporasi membutuhkan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.
Data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini menjadi salah satu rujukan penting dalam pelayanan publik, perpajakan, hingga perizinan usaha.
"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," tegas Supratman.
Dalam forum tersebut, sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama penguatan data korporasi terintegrasi.
Kesepakatan itu mencakup pertukaran data yang akurat dan mutakhir, pengamanan informasi sesuai ketentuan hukum, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengungkapkan hingga Oktober 2026 pihaknya telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN.
Sementara 14 kementerian/lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama.
Pemanfaatan data tersebut juga terus meningkat. Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, Ditjen AHU mencatat akumulasi 51.120.480 transaksi pemanggilan data. Bahkan, hingga Oktober 2026 saja tercatat 20.773.530 transaksi, meningkat dibandingkan 17.216.166 transaksi sepanjang 2025.
"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," pungkas Widodo.
Melalui penguatan integrasi tersebut, Ditjen AHU berharap tidak ada lagi perbedaan informasi korporasi yang menghambat pelayanan pemerintah. Sinkronisasi data juga diharapkan mempersempit celah penyalahgunaan identitas badan usaha, memperkuat transparansi pemilik manfaat, serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperkuat integrasi data korporasi nasional dengan menggandeng 50 kementerian dan lembaga. 
BERITA TERKAIT: