Gagasan Luhut Hapus Kerugian Negara Berpotensi Jadi Karpet Merah Koruptor

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih berkaitan erat dengan keuangan negara, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Karena itu, unsur kerugian keuangan negara dinilai tetap penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Bahwa TPK yang terjadi di Indonesia masih Berbasis Korupsi pada Keuangan Negara, baik dari sumber pendapatan maupun belanja negara," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 25 Oktober 2026.

Menurut dia, perekonomian nasional masih bertumpu pada kebijakan fiskal. Apabila unsur kerugian keuangan negara dihapuskan, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak serius terhadap fondasi fiskal Indonesia.

"Apabila unsur kerugian keuangan negara dihapuskan, maka bangunan fiskal kita dipastikan runtuh karena praktek korupsi keuangan negara," ujar Hasanuddin.

Hasanuddin menilai gagasan DEN yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam kondisi Indonesia saat ini. Alih-alih memperkuat tata kelola keuangan negara, gagasan itu justru dipandang berpotensi melemahkan upaya penindakan terhadap korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara.

"Gagasan DEN saat ini tidak tepat bahkan berpotensi meruntuhkan keuangan negara dan perekonomian negara," tegasnya.

Lebih jauh, Siaga 98 menilai gagasan tersebut berpotensi menguntungkan pelaku korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara, mulai dari tingkat nasional hingga pemerintahan daerah dan desa.

"Gagasan ini pro terhadap koruptor keuangan negara baik secara nasional, provinsi, kab/kota bahkan tingkat desa," tutur Hasanuddin.

Atas dasar itu, Siaga 98 berharap Presiden Prabowo Subianto tidak terpengaruh oleh gagasan tersebut. Hasanuddin menekankan pentingnya menjaga komitmen pemberantasan korupsi serta melindungi keuangan negara dari praktik penyimpangan.

"Kami berharap presiden tidak terpengaruh gagasan ini," pungkas Hasanuddin.