KPK Panggil Anggota DPRD Kaltim Sarkowi dalam Kasus Gratifikasi Rita Widyasari

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan,tim penyidik memanggil Sarkowi V Zahry selaku anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Golkar sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Kaltim," kata Budi kepada wartawan.

Selain itu, kata Budi, tim penyidik juga memanggil lima orang saksi lainnya, yakni Sadlian Noor selaku Direktur PT Trinanda Karya Utama, Novia Elma selaku karyawan PT Lembu Swana Perkasa, Sari Puspita selaku karyawan PT Inkor Prima Coal, Renta Wahya selaku SPV Keuangan PT Lembu Swana Perkasa, dan Tri Novi Indriani selaku ibu rumah tangga (IRT).

Rita Widyasari pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 19 September 2017 bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.

Perkara bermula dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp6 miliar terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, pada Juli-Agustus 2010. Selain itu, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rita divonis 10 tahun penjara pada 6 Juli 2018. Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar. Selain pidana penjara, Rita juga dijatuhi denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Di tengah proses penanganan perkara tersebut, KPK mengembangkan penyidikan ke dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 16 Januari 2018, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.

KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi senilai sekitar Rp436 miliar yang kemudian digunakan untuk membeli berbagai aset, mulai dari kendaraan, tanah dan bangunan hingga barang-barang mewah.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menyita uang senilai sekitar Rp476,86 miliar yang tersimpan dalam rekening rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan dolar Singapura. Penyidik juga menyita 91 kendaraan, lima bidang tanah dan bangunan, puluhan jam tangan mewah, ratusan dokumen, serta barang bukti elektronik.