Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya belum menerima risalah salinan putusan lengkap praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kalau sudah diterima, tentunya akan dibahas secara internal dengan pimpinan, struktural, maupun penyidik, jaksa, maupun pihak terkait yang terlibat dengan perkara itu," kata Tessa kepada wartawan, Minggu, 17 November 2024.
Tessa menjelaskan, pihaknya menunggu salinan putusan karena putusan tersebut menyoroti tentang penetapan tersangka.
"Tentunya bila KPK mau menerbitkan Sprindik baru lagi, supaya tidak ada celah permasalahan nanti di kemudian hari, kita harus proper dan detail," kata Tessa.
"Salah satunya adalah melihat dari putusan praperadilan yang sudah diketok oleh hakim. Akan dilihat pertimbangan-pertimbangannya segala macam. Sehingga ke depan apabila diterbitkan, tidak ada masalah lagi," sambungnya.
Pada Selasa, 12 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady memutuskan menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor selaku pemohon, melawan KPK selaku termohon.
Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor oleh KPK merupakan perbuatan sewenang-wenang. Untuk itu, Hakim menyatakan bahwa Sprindik atas nama Sahbirin Noor tidak sah.
Pada Minggu, 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu.
Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 dolar AS yang merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.
KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalsel, Ahmad Solhan (SOL) selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah (YUL) selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selanjutnya, Ahmad (AMD) selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi (YUD) selaku swasta, dan Andi Susanto (AND) selaku swasta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan terlebih dahulu mempelajari risalah putusan praperadilan sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: