Hal ini menunjukkan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang mereka.
“Ada usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim. Menurut saya ini merupakan gagasan yang menarik dan strategis,” Capt. Hakeng dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (17/7).
“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan sektor maritim,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menilai dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ungkapnya.
Sambung dia, kehadiran pimpinan KPK dengan pemahaman yang kuat tentang dunia maritim akan sangat strategis.
Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut yang sangat besar, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional.
Dalam konteks ini, menurut Capt. Hakeng, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang terkait dengan sektor maritim.
“Pengetahuan spesifik tentang isu-isu kelautan memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas sektor ini dan menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif,” tegas dia.
“Pengetahuan mendalam mengenai perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut memberikan mereka kemampuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi di sektor-sektor tersebut,” pungkasnya.
Pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditutup beberapa waktu lalu dengan total pendaftar mencapai 525 orang. 
BERITA TERKAIT: