Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Nawawi Beberkan 3 Program KPK

Hal itu disampaikan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango saat mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional 2023 yang diselenggarakan KPU RI di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12).

Nawawi mengatakan, KPK turut andil dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya dalam tugas pencegahan tindak pidana korupsi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan anti-politik uang.

Untuk mewujudkan itu, KPK telah menjalankan sejumlah program demi mewujudkan pemilu yang berintegritas yang turut melibatkan KPU dan Bawaslu.

"Untuk mencegah tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilu, KPK telah menyiapkan tiga program, yaitu melalui Politik Cerdas Berintegritas (PCB), kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, dan aplikasi Jaga Pemilu," kata Nawawi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu pagi (31/12).

Program PCB yang dijalankan KPK kata Nawawi, dilakukan melalui tiga rangkaian, yakni penandatanganan deklarasi antikorupsi partai politik atau executive briefing, pemberian materi integritas dan dana kampanye dari KPU, serta pemberian materi e-learning politik dengan pengurus partai politik sebagai pesertanya.

KPK juga gencar menyerukan "Hajar Serangan Fajar" di berbagai daerah sebagai upaya untuk mendukung kampanye anti-politik uang. Kampanye tersebut dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar menolak segala bentuk suap menjelang Pemilu 2024.

Tak hanya itu kata Nawawi, dalam tugas pencegahan korupsi di pemilu, KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi Jaga Pemilu.

Melalui aplikasi Jaga Pemilu kata Nawawi, masyarakat bisa menyampaikan segala hal penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

"Tiga program ini sudah kami jalankan bersamaan sejak terbentuknya KPU Pemilu 2024, beserta dengan tahapan-tahapan kegiatan pemilu sampai pada hari ini dan lima hari ke depan. Kami ada bersama-sama KPU dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu tahun depan," pungkas Nawawi.

Konsolidasi ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo, pengurus KPU dari berbagai provinsi, serta sejumlah pihak dari lembaga negara, seperti Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Polri, TNI, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta Kejaksaan Agung.