RMOL. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dicanangkan pemerintah berisiko gagal tercapai tahun ini dan dapat menimbulkan implikasi politik serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jurnalis senior Hersubeno Arief mengatakan keyakinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

“Optimisme Menkeu Purbaya berdiri berseberangan dengan fakta penting. Bahkan saat ekonomi global relatif relatif kondusif, Indonesia itu jarang menembus angka 6 persen secara berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir,” katanya dalam YouTube Hersubeno Point yang dikutip pada Selasa, 6 Januari 2026.

“Kalau target itu gagal, pertanyaan sekarang apa dampaknya bagi pemerintah Prabowo? Secara teknis melencengnya target pertumbuhan bukan kejahatan. Tapi secara politik ini menjadi persoalan serius,” tanbahnya.

Menurutnya, ekspektasi publik selama ini sudah terlanjur dinaikkan. Target 6 bahkan 8 persen merupakan janji implisit yang digaungkan Prabowo bahwa era baru pemerintahannya akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tegas.

“Target 6 persen itu janji bahwa ekonomi akan tumbuh kuat, rakyat makmur, pengangguran turun. Tapi realitanya kan bertolak belakang dengan itu,” jelasnya.

Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut berpotensi menggerus narasi keberhasilan awal pemerintahan, terutama di tengah kebutuhan dana besar untuk berbagai program unggulan, mulai dari makan bergizi gratis, pangan, energi, hingga program prioritas lainnya.

Hal ini akan membuat ruang fiskal menjadi semakin sensitif. Menurutnya, Jika pertumbuhan ekonomi meleset sementara belanja tetap tinggi, tekanan defisit dikhawatirkan berubah menjadi isu politik, bukan lagi sekadar persoalan angka dalam APBN.

“Ini mungkin belum bisa disebut krisis, karena indikatornya belum ke sana. Tapi ekonomi yang memburuk lalu bertemu krisis politik, itu yang jauh lebih serius ya biasanya pemerintahan itu akan jatuh gitu,” tegasnya.

Meski demikian, ia menilai sejauh ini indikator pemerintahan Prabowo masih relatif terkendali jika dikelola dengan tepat.

Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada optimisme berlebihan.

“Jangan selalu dengan optimisme. Kalau ekspektasi terlalu tinggi tapi realitas tidak ada, itu bisa memicu frustrasi publik dan berujung pada instabilitas,” pungkasnya.