RMOL. Para pemimpin Eropa bersikap sangat hati-hati dan cenderung bungkam menanggapi intervensi militer AS di Venezuela. Sikap ini dinilai sebagai upaya menjaga hubungan strategis dengan Washington, terutama demi kepentingan keamanan di Ukraina, alih-alih bentuk dukungan terbuka terhadap aksi Donald Trump.

Pasca penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan AS di Caracas, mayoritas pemimpin Eropa menghindari kecaman meski tindakan tersebut dinilai melanggar kedaulatan.

Kanselir Jerman Friedrich Merz hanya menyebut operasi itu sebagai persoalan yang “secara hukum kompleks”, sementara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer hanya mengatakan situasinya “berkembang dengan cepat”. Pernyataan-pernyataan ini dinilai aman, tanpa konfrontasi langsung dengan Trump

Meski hampir semua pemimpin Eropa menegaskan pentingnya “hukum internasional”, tak ada yang benar-benar menyayangkan kejatuhan Maduro. Uni Eropa (UE) sendiri menganggap Maduro tidak sah sejak pemilu Venezuela 2024 yang dipersengketakan dan melihatnya sebagai sekutu Rusia.

Juru bicara UE Paula Pinho menyebut peristiwa ini sebagai “peluang bagi transisi demokrasi di Venezuela”, sambil menghindari komentar atas klaim Trump bahwa AS kini akan menjalankan Venezuela. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap UE yang berhati-hati agar tidak memancing kemarahan Washington.

Satu-satunya kritik agak keras datang dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang mengatakan intervensi AS “melanggar hukum internasional”. Namun, pernyataan itu tidak diikuti langkah nyata apa pun dari Eropa.

Seorang diplomat UE yang berbicara secara anonim mengakui sikap ini murni soal kepentingan. “Kami punya masalah besar di tempat lain. Suka atau tidak, kami butuh keterlibatan AS. Mengeluarkan pernyataan keras untuk membela Maduro bukanlah kepentingan kami,” ujarnya, dikutip dari AFP, Selasa 6 Januari 2026.

Intervensi di Venezuela terjadi saat Eropa sangat bergantung pada AS untuk masa depan Ukraina. Tanpa dukungan Washington, Eropa khawatir tidak ada jaminan keamanan jika Trump menekan Kyiv agar menyerahkan wilayah demi kesepakatan damai dengan Rusia.

“Tanpa AS, tidak ada jaminan keamanan,” kata seorang pejabat UE.

Kekhawatiran Eropa juga bertambah setelah Trump kembali menyuarakan keinginannya menguasai Greenland, wilayah otonom Denmark. Meski UE dan Inggris menyatakan mendukung Denmark, respons mereka tetap berhati-hati dan menghindari konfrontasi langsung.

Seorang diplomat Uni Eropa merangkum dilema tersebut dengan lugas: “Kami harus menenangkan Trump, bukan memancing amarahnya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan, dan Trump tahu itu.”

Para analis menilai aksi AS di Venezuela memberi sinyal berbahaya bagi tatanan dunia berbasis aturan. Ian Lesser dari German Marshall Fund memperingatkan bahwa tindakan ini bisa menjadi preseden bagi negara besar untuk memaksakan kehendaknya. “Ini bisa berlaku di Taiwan, Ukraina, atau Moldova. Pada dasarnya, ini menciptakan masalah sistemik," ujarnya.

Think tank European Council on Foreign Relations menilai Eropa akhirnya harus memilih, menyesuaikan diri atau melawan ambisi Washington.

“Pertanyaannya bukan apakah Eropa bisa menghindari gesekan dengan AS, melainkan apakah Eropa mau membela kepentingannya sendiri saat tekanan datang dari sekutu terkuatnya," kata mereka.