Tiongkok Membelokkan Sejarah, Taiwan Diminta Masuk PBB Lagi

Central News Agency of Taiwan melaporkan, dalam pidato Yi hari Sabtu (28/9) mengatakan Taiwan pada akhirnya akan kembali ke pelukan ibu pertiwi.  Yi mengklaim bahwa resolusi tersebut, yang disahkan oleh "mayoritas suara yang sangat besar," menyelesaikan "sekali dan untuk selamanya pertanyaan tentang representasi seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan." Dia menegaskan bahwa "tidak ada zona abu-abu" dalam masalah ini, dengan menyatakan, "Tidak ada yang namanya dua Tiongkok atau satu Tiongkok-satu Taiwan."

Menanggapi pernyataan itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa Resolusi 2758 hanya membahas representasi Tiongkok di PBB dan tidak, dengan cara apa pun, menentukan status Taiwan.

Resolusi tersebut, yang disahkan selama Sidang Umum PBB ke-26, menyebabkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengambil alih kursi PBB yang sebelumnya dipegang oleh Republik Tiongkok (ROC), yang memerintah Taiwan. Resolusi tersebut tidak menyebutkan Taiwan atau ROC secara langsung, sehingga status politik Taiwan tidak terselesaikan.

"Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka," kata Kemlu Taiwan, seraya menambahkan bahwa baik Taiwan maupun RRT tidak tunduk pada yang lain.

Kemlu Taiwan juga menuduh Beijing menyesatkan masyarakat internasional untuk memajukan ambisi teritorialnya, termasuk potensi invasi bersenjata ke Taiwan.

Menurut laporan tersebut, Kemlu Taiwan mendesak negara-negara besar dunia untuk menentang upaya Tiongkok yang terus-menerus untuk memutarbalikkan fakta sejarah dan memperingatkan tentang pengaruh Beijing yang semakin besar dalam badan-badan internasional seperti PBB, yang telah mengecualikan Taiwan sejak 1971.

Mendukung Taiwan, Menteri Luar Negeri Belize Francis Fonseca juga berbicara di Majelis Umum, menyerukan agar Taiwan segera dimasukkan dalam sistem PBB.

"Taiwan adalah negara yang menganut demokrasi, pembangunan, dan inovasi," kata Fonseca, yang menyoroti peran penting Taiwan dalam mengatasi tantangan global.

Taiwan terus menggalang dukungan internasional untuk menentang sikap agresif Tiongkok, menyerukan bantahan tepat waktu terhadap manuver hukum dan politik Beijing yang bertujuan untuk mengisolasi Taiwan dari panggung global.