Keprihatinan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada pertemuan High-Level Side Event “Inclusion of Women in the future of Afghanistan" di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat (23/9).
Menlu RI merujuk pada data UNESCO yang mencatat bahwa setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah pada tahun 2024. Menurutnya kondisi ini tidak bisa dibiarkan, perempuan harus mendapatkan hak yang sama seperti anak laki-laki.
“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang Muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?" ujar Menlu.
Dikatakan Retno, sepanjang tahun ini Indonesia bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan Afghanistan.
Lebih lanjut, Indonesia juga disebut siap memberikan dukungan untuk pengembangan model bisnis microfinance syariah guna mendorong penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan Afghanistan.
“Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan," tegasnya.
Pertemuan High-Level Side Event ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Presiden Swiss Viola Amherd dan Menlu Retno sendiri.
Diskusi juga menghadirkan pula Menteri Luar Negeri Irlandia dan Qatar, Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi yang merupakan aktivis perempuan Afghanistan, serta Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General PBB untuk isu Politik dan Bina Damai.
Diskusi mencatat pentingnya peran akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kesempatan untuk dapat bekerja, termasuk dalam posisi kepemimpinan.
Sekjen PBB menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan mengalami tingkat kekerasan berbasis gender dan angka kematian ibu yang tinggi.
“Para perempuan Afghanistan menyampaikan kepada PBB bahwa mereka merasa tidak aman, terisolasi, dan tidak berdaya karena mereka kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarga atau berkontribusi bagi masyarakat mereka," ujar Sekjen PBB dalam sambutannya.
Dalam pertemuan, turut diselenggarakan screening film “The Sharp Edge of Peace" yang dibuka oleh aktris kawakan, Meryl Streep. Film mengangkat peran pemimpin perempuan Afghanistan sejak tahun 2021.
Sejak pemerintahan diambil alih Taliban, hak-hak anak perempuan Afghanistan diabaikan dan kondisinya semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: