Hal itu dipastikan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, setelah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) Beirut pada Jumat malam (20/9).
“KBRI Beirut telah menjalin komunikasi dengan para WNI di Lebanon, dan sejauh ini, tidak ada WNI yang menjadi korban,” kata Judha Nugraha dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (20/9).
Judha menuturkan, berdasarkan data KBRI Beirut, saat ini terdapat 152 WNI yang masih menetap di Lebanon. Sejak penetapan status Siaga 1, KBRI telah memfasilitasi pemulangan 25 WNI dalam 3 tahap.
Status Siaga 1, menandakan kondisi sangat rentan, telah ditetapkan KBRI untuk seluruh wilayah Lebanon sejak 4 Agustus 2024. Sebelumnya, status ini hanya berlaku di kawasan Lebanon selatan sejak 10 Oktober 2023, usai agresi Israel ke Jalur Gaza.
Namun, sebagian besar WNI di Lebanon yang mayoritas merupakan mahasiswa atau menikah dengan warga setempat, masih memilih bertahan di negara tersebut.
“KBRI Beirut terus mengimbau WNI supaya dapat mengikuti proses evakuasi yang telah dipersiapkan,” harap Judha.
Bagi WNI di Lebanon yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi KBRI Beirut melalui saluran telepon +961-70-817-310.
Setelah ribuan unit penyeranta (pager) di berbagai wilayah Lebanon tiba-tiba meledak pada Selasa (17/9), ledakan perangkat komunikasi lain seperti protofon (walkie-talkie) dilaporkan terjadi pada Rabu (18/9).
Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 32 orang tewas dan 4.250 lainnya luka-luka, 30 di antaranya dalam kondisi kritis, dalam dua gelombang ledakan perangkat komunikasi itu.
Pemerintah Lebanon dan Hizbullah kompak menuduh Israel berada di balik serangan tersebut.
Tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden ledakan massal alat komunikasi nirkabel di Lebanon, yang diduga didalangi Israel, baru-baru ini. 
BERITA TERKAIT: