Jika Gagal Bayar Utang, Aset-aset Berharga Laos Bisa Disita China

Mengutip Pardafas pada Senin (13/11), Laos dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang dan itu akan berdampak pada kondisi keuangan negara tersebut.

Sejak akhir tahun 2013, China muncul sebagai investor asing terbesar di Laos. Melalui program Belt and Road Initiative (BRI), pinjaman Viantiane kepada Presiden Xi Jinping semakin menumpuk untuk membiayai proyek-proyek penting seperti kereta api, jalan raya, bendungan, hingga pembangkit listrik tenaga air.

"Pinjaman besar-besaran ini telah melambungkan utang publik Laos hingga lebih dari 100 persen PDB-nya," ungkap laporan tersebut.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan utang publik Laos akan mencapai 122 persen PDB pada tahun ini, mayoritas sumber utang berasal dari kesepakatan BRI.

Tantangan perekonomian yang semakin parah adalah Laos menghadapi inflasi yang melonjak dan krisis mata uang.

Mata uang Laos bernama "Kip" telah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap dolar AS, sehingga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perekonomian negara secara keseluruhan.

Pemerintah Laos telah menerapkan berbagai langkah sebagai respons, termasuk kenaikan suku bunga, penerbitan obligasi, dan kolaborasi dengan Bank Pembangunan Asia dalam praktik pengelolaan utang.

Namun, upaya-upaya ini mungkin hanya memberikan keringanan jangka pendek tanpa adanya perjanjian pengurangan utang yang pasti dengan China, para analis memperingatkan.

Seorang Profesor di Universitas Tokyo, Toshiro Nishizawa menyarankan agar Laos menegosiasikan regulasi pembayaraan utang dengan China sebelum mengajukan pinjaman.

"Hal ini dapat mencakup pengurangan utang berdasarkan nilai bersih sekarang, perpanjangan periode pembayaran, penurunan suku bunga, atau bahkan pendekatan inovatif seperti pertukaran utang untuk iklim," ungkapnya.

Meski China telah memberikan keringanan, tetapi menurut peneliti senior di Pusat Pembangunan Indo-Pasifik Lowy Institute, Mariza Cooray, kekhawatiran tentang jebakan uang China tetap ada.

"China bisa menyita aset-aset berharga di Laos jika negara itu gagal membayar utang," ujarnya.

Ekonomi senior World Bank Laos, Pedro Martins menggarisbawahi pentingnya keberhasilan renegosiasi utang dengan semua kreditor, tidak hanya China.

"Hasil negosiasi yang sedang berlangsung di Laos, baik dengan China maupun kreditur lainnya, akan memainkan peran penting dalam menentukan arah perekonomian negara tersebut," paparnya.