Dalam sebuah pernyataan pada Senin (30/10), disebutkan bahwa MSP telah menggelar konferensi internasional di Dakar, Senegal selama dua hari yakni pada 27 hingga 28 Oktober 2023.
Acara tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama yang disiapkan untuk mendukung terciptanya perdamaian di Sahara Barat.
Salah satunya ialah mendesak agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melibatkan MSP dan perwakilan tradisional Sahrawi dalam proses perdamaian di wilayah mereka.
"Mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk membujuk Utusan Pribadinya untuk mengundang dan melibatkan dalam proses politik Gerakan Perdamaian Sahrawi kami, serta perwakilan otoritas tradisional Sahrawi," bunyi pernyataan tersebut.
MSP juga meminta negara-negara berpengaruh, khususnya Amerika Serikat, Spanyol atau Uni Eropa mengakui Gerakan Perdamaian Saharawi sebagai lawan bicara yang diperlukan dalam mencari solusi damai terhadap masalah Sahara.
Konferensi internasional menghadirkan sejumlah negarawan, politisi dan ahli dari Afrika, Amerika Latin dan Eropa.
Meski sudah diundang oleh MSP, Polisario untuk kedua kalinya menolak datang dalam dialog damai tersebut.
Konferensi yang digelar MSP berhasil membentuk Komisi Dialog dan Perdamaian Saharawi. Terdiri dari perwakilan berbagai aliran politik dan tokoh-tokoh di wilayah tersebut, serta dari kamp pengungsi Sahrawi.
Komite tersebut merupakan salah satu usulan Konferensi Pertama yang diadakan tahun lalu di Las Palmas, Spanyol.
MSP didirikan pada 22 April 2020 sebagai kekuatan politik baru yang muncul mewakili kaum Sahrawi yang tidak berpihak pada Front Polisario.
Kelompok ini berusaha mendekatkan posisi kaum Sahrawi di Provinsi Selatan Maroko dan Sahrawi di kubu Tindouf mengenai solusi damai terhadap konflik Sahara Barat.
Setelah sukses menggelar Konferensi Internasional untuk Dialog dan Perdamaian Sahara Barat ke-2, Gerakan Sahrawi untuk Perdamaian (MSP) mendesak PBB agar melibatkan mereka dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: