Kontingen pertama misi tersebut mulai meninggalkan Laayoune, Sahara Barat, pada Senin, 16 November 2026, menandai tahap awal penghentian operasional MINURSO setelah mandatnya berakhir pada 31 Oktober 2026 dan tidak diperpanjang Dewan Keamanan PBB.
Mengutip laporan kantor berita Maroko,
MAP, Selasa, 17 November 2036, proses penarikan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan kerja yang dipimpin Raja Mohammed VI pada 4 November 2026.
Pertemuan itu secara khusus membahas berbagai persiapan yang diperlukan untuk mengakhiri seluruh aktivitas misi PBB tersebut.
Kantor Koordinasi dengan MINURSO di bawah Kementerian Dalam Negeri Maroko ditugaskan mengoordinasikan dan mengawasi proses likuidasi serta penarikan misi.
Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah departemen terkait di lingkungan PBB.
Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan seluruh tahapan penarikan berjalan secara bertahap, lancar, dan tertib. Prosesnya mencakup pemulangan personel sipil dan militer, sekaligus evakuasi berbagai peralatan serta sumber daya material milik MINURSO.
Berakhirnya aktivitas misi PBB itu ditegaskan tidak akan mengubah komitmen Maroko dalam menghormati gencatan senjata.
Kerajaan Maroko menyatakan tetap berpegang pada prinsip menjaga integritas teritorial, keamanan nasional, serta perdamaian masyarakatnya.
Dalam pernyataan Istana Kerajaan pada 4 November 2026, Maroko menegaskan bahwa komitmennya terhadap gencatan senjata merupakan sikap sukarela yang tidak akan berubah meskipun mandat MINURSO telah berakhir.
"Komitmen sukarela yang tidak akan berubah dengan berakhirnya mandat misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah berulang kali terbukti tidak mampu memantau kepatuhan terhadapnya dan menentukan konsekuensi dari pelanggarannya," bunyi pernyataan kerajaan.
Maroko juga menyebut dukungannya terhadap penarikan MINURSO secara bertahap sejalan dengan komitmen historis kerajaan dan doktrin negara tersebut dalam menjaga perdamaian.
BERITA TERKAIT: