PBB Adopsi Kesepakatan Global Baru untuk Pengelolaan Bahan Kimia yang Aman

Pada konferensi PBB di kota Bonn, Jerman pada Sabtu (30/9), Kerangka Kerja Global Bahan Kimia menetapkan peta jalan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

"Ini adalah langkah penting menuju visi di mana setiap orang di planet ini dapat hidup dan bekerja tanpa rasa takut jatuh sakit atau meninggal akibat paparan bahan kimia," kata direktur eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Inger Andersen, yang menjadi tuan rumah dalam konferensi tersebut.

Mengutip Malay Mail, Minggu (1/10), para peserta konferensi dalam acara itu juga mengesahkan Deklarasi Bonn, yang berkomitmen untuk mencegah dan menghilangkan paparan bahan kimia yang paling berbahaya, serta meningkatkan pengelolaan yang aman dari bahan kimia tersebut.

Peta jalan yang diuraikan dalam kerangka kerja ini mencakup 28 target dan pedoman konkret yang berlaku untuk berbagai sektor, mulai dari produksi hingga pengelolaan limbah. Salah satunya adalah upaya untuk mencegah perdagangan ilegal bahan kimia dan limbah, serta penghapusan bertahap pestisida yang sangat berbahaya di bidang pertanian pada 2035 mendatang.

Selain itu, kerangka kerja ini juga mendorong transisi ke bahan kimia yang lebih berkelanjutan, dengan penggunaan yang bertanggung jawab di sektor industri, pertanian, dan layanan kesehatan, serta meningkatkan akses informasi tentang risiko yang terkait dengan bahan kimia.

"Produksi bahan kimia sejauh ini terus meningkat pesat. Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk mengekang polusi global. Kami telah berhasil menyepakati target progresif dan langkah efektif untuk pengelolaan bahan kimia yang aman di seluruh dunia,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Steffi Lemke.

Lebih lanjut, langkah lainnya dalam kerangka itu juga memperkenalkan sistem klasifikasi dan labelisasi bahan kimia di lebih banyak negara serta mendirikan dana untuk mempromosikan penggunaan bahan kimia yang aman.

Dalam kesempatan tersebut, Jerman telah berjanji untuk menyumbangkan 20 juta euro (Rp 328 miliar) untuk melaksanakan kerangka kerja ini, yang akan dikelola oleh UNEP, guna melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak negatif bahan kimia berbahaya.